BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat malam (24/4/2026) tidak hanya menjadi saksi bisu sengitnya laga antara Persib Bandung melawan Arema FC. Di tengah gemuruh dukungan suporter, sebuah pesan tajam membentang di tribun utara pada babak kedua. Sebuah spanduk bertuliskan “Shut Up KDM” mendadak viral dan memicu diskusi hangat di ruang publik.
Pesan singkat namun provokatif tersebut ditujukan kepada sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Namun, di balik tiga kata tersebut, tersimpan keresahan mendalam dari akar rumput pendukung Persib, atau yang akrab disapa Bobotoh.
Persib Bandung bukan sekadar klub sepak bola; ia adalah institusi dengan modal sosial yang masif. Menurut pengamat politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arland Sidha, kemunculan spanduk tersebut merupakan akumulasi dari persepsi Bobotoh yang merasa klub kebanggaannya mulai diseret ke ranah politik praktis.
Keresahan ini muncul ketika figur publik atau elit politik mulai masuk ke dalam dinamika klub dengan cara yang dianggap tidak organik. Bobotoh melihat adanya upaya pemanfaatan nama besar Persib demi kepentingan elektabilitas, terutama di tengah situasi krusial liga di mana dukungan murni sangat dibutuhkan.
Ada beberapa poin krusial yang dinilai menjadi pemantik utama munculnya protes “Shut Up KDM”:
- Publikasi Bonus yang Berlebihan: Salah satu pemicu utama adalah unggahan di media sosial terkait pemberian bonus sebesar Rp1 miliar dari Maruarar Sirait (Ara) untuk Persib menjelang laga melawan Dewa United. KDM dianggap terlalu mengekspos bantuan tersebut ke publik.
- Kontradiksi Pernyataan: Sebelumnya, KDM sempat mendapat apresiasi positif karena menyatakan bahwa Persib adalah klub profesional dan ia tidak akan ikut campur, melainkan hanya akan hadir saat perayaan juara. Namun, tindakan belakangan ini dinilai kontradiktif dengan pernyataan awalnya, sehingga menimbulkan kesan “cari panggung”.
- Transparansi vs Politisasi: Arland Sidha menilai bahwa bantuan atau dukungan kepada klub profesional sebenarnya tidak perlu dipublikasikan secara bombastis di media sosial. Ketika dukungan tersebut di-ekspos sedemikian rupa oleh politisi, masyarakat—khususnya Bobotoh—secara otomatis menafsirkan hal tersebut sebagai alat kampanye terselubung.
Meskipun spanduk tersebut secara spesifik menyebut inisial KDM, esensi pesannya jauh lebih luas. Spanduk “Shut Up KDM” adalah sebuah “Warning” (Peringatan) bagi seluruh elit politik dan pejabat daerah.
Pesan yang ingin disampaikan Bobotoh adalah:
- Hormati Profesionalisme: Persib adalah entitas profesional yang harus dijauhkan dari intrik politik.
- Dukungan Tanpa Pamrih: Jika seorang politisi mencintai Persib, dukunglah sebagai suporter tanpa harus menjadikan klub sebagai instrumen pencitraan.
- Fokus pada Perjuangan Tim: Di tengah jalan terjal Persib menuju gelar juara, fokus utama seharusnya adalah stabilitas tim dan dukungan moral yang murni, bukan kebisingan politik di media sosial.
Kejadian di GBLA menunjukkan betapa kritisnya suporter sepak bola modern saat ini. Bobotoh membuktikan bahwa mereka bukan massa cair yang mudah dimobilisasi demi kepentingan politik. Spanduk “Shut Up KDM” adalah simbol perlawanan terhadap segala bentuk politisasi olahraga. Bagi para elit politik, ini adalah pengingat keras bahwa Stadion adalah tempat untuk sportivitas, bukan panggung kampanye.
