JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya jebol ke level psikologis baru. Pada perdagangan Kamis pagi (4/6/2026), mata uang Negeri Paman Sam tersebut secara resmi telah menembus angka Rp18.000. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar di kalangan pengamat ekonomi terkait dampak berantai (efek domino) yang siap menghantam masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.
Berdasarkan data Investing, pagi ini dolar AS menguat 49,4 basis poin (0,28%) ke level Rp18.015 dengan rentang pergerakan harian di kisaran Rp17.937 hingga Rp18.024. Sementara itu, data Google Finance sempat mencatat dolar AS menyentuh Rp18.010 pada pukul 06.23 WIB, dan data Bloomberg menunjukkan penguatan harian hingga 0,71% ke posisi Rp17.966.
Analis komoditas dan mata uang, Ibrahim Assuaibi, sebelumnya sudah memprediksi kerentanan ini. Menurutnya, jika angka Rp18.000 ini berhasil ditembus, maka rupiah berpotensi besar akan terus merosot. “Kemungkinan besar ya ini akan menuju di Rp18.200,” kata Ibrahim.
Tembusnya angka Rp18.000 per dolar AS bukan sekadar angka di papan kurs, melainkan awal dari masalah berantai bagi sektor riil dan rumah tangga di Indonesia. Berikut adalah dampak-dampak krusial yang diproyeksikan oleh para ahli ekonomi:
1. Kepanikan Pasar dan Fenomena Spiral Down Effect
Melemahnya rupiah menimbulkan dampak psikologis bagi investor dan masyarakat. Menurut Ibrahim Assuaibi, masyarakat yang melihat tren ini akan berbondong-bondong mengalihkan tabungan konvensional mereka ke tabungan valuta asing (valas).
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa aksi borong dolar oleh kelas menengah ke atas demi mengamankan aset ini justru menciptakan spiral down effect—sebuah lingkaran setan di mana aksi jual rupiah dan beli dolar massal akan menekan nilai tukar rupiah jauh lebih dalam lagi.
2. Ledakan Imported Inflation (Inflasi Impor)
Dampak yang paling cepat dirasakan adalah meroketnya harga komoditas atau produk jadi dan bahan baku yang harus diimpor dari luar negeri.
- Contoh Kasus Kedelai: Ibrahim mencontohkan komoditas kedelai yang mayoritas didatangkan melalui impor. Jika rupiah jebol, harga kedelai otomatis mahal, dan produk turunannya (seperti tahu dan tempe) akan ikut naik drastis hingga membuat masyarakat menjerit.
- Beban Sektor Logistik: Bhima Yudhistira menyoroti bahwa kenaikan ini juga dipicu oleh membengkaknya biaya logistik dan transportasi pengiriman barang impor.
3. Pengusaha Ganti Daftar Harga Lebih Cepat
Bhima menjelaskan, biasanya pelaku usaha menahan kenaikan harga (lag waktu sekitar 2-3 bulan) demi menjaga daya beli konsumen. Namun, karena pelemahan rupiah saat ini sudah terlalu drastis, pelaku usaha terpaksa mengubah price list atau daftar harga ritel mereka jauh lebih cepat. Transmisi biaya produksi ke tingkat konsumen kini melesat tanpa jeda.
4. Ancaman Gelombang PHK Massal
Bagi perusahaan yang bergerak di sektor padat karya dan bergantung pada bahan baku impor, tingginya modal produksi akan memaksa mereka melakukan efisiensi ketat. Jalan terakhirnya adalah pengurangan tenaga kerja atau PHK massal, yang otomatis akan memutus pendapatan masyarakat dan meningkatkan angka pengangguran.
Pihak yang paling ringkih dan dirugikan dari fenomena ini adalah pekerja kelas menengah dan kelompok bawah. Ketika kelompok atas bisa menyelamatkan diri dengan membeli dolar, masyarakat bawah sama sekali tidak memiliki persiapan atau bantalan ekonomi.
“Masyarakat menengah ke bawah lah yang sebenarnya paling dirugikan saat ini karena mereka hampir tidak lagi memiliki tabungan, hidupnya sudah dari pinjaman, dan sekarang sudah mode survival bahkan di kelompok menengah. Angka kemiskinan bisa kembali meningkat, angka pengangguran kembali naik, dan semakin banyak pekerja di sektor informal yang sebenarnya rapuh. Nah itu efek dari dolar sentuh Rp 18.000,” pungkas Bhima Yudhistira.
Sebelum dolar AS resmi menyentuh angka Rp18.000, Bank Indonesia (BI) melalui Kepala Departemen Komunikasi, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan pihaknya terus mengoptimalkan instrumen kebijakan untuk mengintervensi pasar dan memastikan kecukupan likuiditas valas.
Sebagai langkah taktis, sejak 2 Juni 2026 BI telah membatasi pembelian valas tunai tanpa dokumen pendukung (underlying) maksimal US$ 25.000 per pelaku per bulan. BI juga gencar mendorong kerja sama transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dengan negara mitra seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan UEA guna mengurangi ketergantungan akut terhadap mata uang dolar AS.
Sumber: detikFinance
