BANDUNG, TINTAHIJAU.com – Cendekiawan sekaligus pemikir kebangsaan, Yudi Latif, menilai kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih buruk dibandingkan masa kolonialisme Belanda. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Pidato Kebangsaan pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar Majelis Musyawarah Sunda (MMS) di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, pada Senin lalu.
Menurut Yudi, bentuk penindasan yang terjadi saat ini tidak lagi dilakukan oleh bangsa asing, melainkan oleh bangsa Indonesia sendiri yang mengembangkan watak kolonialisme.
“Operator kolonialisme dan penindasan di Indonesia saat ini bukan bangsa asing lagi. Itu terjadi sejak 1959. Penindasan dilakukan Bangsa Indonesia sendiri, yang mengembangkan watak kolonialisme yang jauh lebih eksesif dan jauh lebih biadab,” ujar Yudi seperti yang dimuat di laman PRFMNews, dikutip Kamis (04/6/2026).
Ia mengatakan kondisi tersebut telah diperingatkan sejak lama oleh Proklamator RI, Soekarno. Yudi mengutip pesan Bung Karno yang menyebut perjuangan generasi setelah kemerdekaan akan lebih sulit karena harus menghadapi bangsanya sendiri.
Yudi menilai Indonesia mewarisi mentalitas kolonial yang membuat sebagian masyarakat mudah meniru perilaku penjajah dan tunduk pada kepentingan asing. Dalam praktiknya, kata dia, watak kolonialisme tercermin dari pengabaian hak-hak masyarakat lokal demi kepentingan industri dan eksploitasi sumber daya alam.
Ia mencontohkan kondisi yang terjadi di Morowali dan Papua, ketika masyarakat setempat kehilangan akses terhadap tanah dan lahan akibat aktivitas pertambangan maupun proyek ekonomi lainnya.
“Industrialisasi masuk, warga setempat dianggap tidak ada. Mereka terusir dari tanah sendiri, kehilangan akses pada lahan dan tanah, sehingga menjadi orang yang paling miskin,” tegasnya.
Mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu juga mengkritik kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dinilainya tidak memperhatikan keberlanjutan antargenerasi. Menurutnya, pemerintah bertindak seolah-olah masa depan tidak memiliki penghuni sehingga eksploitasi sumber daya dilakukan secara berlebihan.
“Dunia melihat keberingasan pemerintah Indonesia ini. Indonesia terus menerus menghabiskan sumber daya alam dalam kebijakannya,” katanya.
Yudi menyoroti posisi Indonesia dalam Indeks Solidaritas Antargenerasi yang berada di peringkat 72 dari 122 negara. Ia membandingkannya dengan Vietnam yang berada di peringkat 26 karena dianggap lebih berkelanjutan dalam menjalankan kebijakan pembangunan.
Selain mengkritik praktik kolonialisme modern, Yudi juga menyoroti kondisi demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Menurutnya, demokrasi seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan dan mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.
Namun, yang terjadi saat ini justru ketimpangan sosial yang semakin melebar.
“Faktanya yang terjadi sekarang, keadilan sosial makin jauh. Yang terjadi ialah ketimpangan sosial yang lebar. Demi persatuan butuh keadilan, demi keadilan butuh persatuan,” ujarnya.
Karena itu, Yudi mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diwujudkan dalam tata nilai, tata kelola, serta kebijakan politik dan ekonomi nasional.
“Saat ini, demi pencapaian tujuan nasional, kita harus merevolusikan Pancasila. Persatuan saja tidak cukup, untuk mencapai cita-cita nasional harus merevolusikan Pancasila,” tandasnya.
Yudi menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya selesai diperjuangkan. Ia menyebut kemerdekaan sejati adalah terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sesuai cita-cita para pendiri bangsa.
