SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Tradisi Ruwat Bumi yang telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Subang kini didorong menjadi landasan dalam membangun model transformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) hasil penelitian bertajuk The Subang Way: Dekonstruksi Public Value Management Berbasis Etika Ruwat Bumi dalam Transformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Kabupaten Subang yang digelar di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Subang, Selasa (14/7/2026).
FGD yang digelar Bapperida Kabupaten Subang bersama Tim Peneliti Universitas Mandiri itu menjadi forum untuk mengonfirmasi sekaligus menyempurnakan hasil penelitian. Penelitian tersebut mengangkat nilai-nilai etika dalam tradisi Ruwat Bumi sebagai fondasi pembangunan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada public value.
Kepala Bapperida Kabupaten Subang, Iwan Syahrul Anwar, mengatakan transformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan perubahan regulasi maupun pemanfaatan teknologi, tetapi juga harus berpijak pada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
“Kearifan lokal merupakan identitas yang harus menjadi bagian dari pembangunan birokrasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Ruwat Bumi seperti kebersamaan, gotong royong, tanggung jawab, dan rasa syukur dapat menjadi fondasi dalam membangun pelayanan publik yang lebih adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Iwan.
Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan mampu melahirkan model birokrasi yang tidak hanya efektif dalam tata kelola, tetapi juga dekat dengan karakter masyarakat Subang.
Dalam FGD tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang memaparkan strategi penguatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penguatan tata kelola organisasi dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Dr. Ir. Edi Askari, M.M., menilai konsep The Subang Way memiliki potensi menjadi model pembangunan birokrasi yang khas karena dibangun dari nilai budaya lokal.
“Banyak daerah mengadopsi model birokrasi dari luar. Subang justru memiliki peluang membangun model sendiri yang lahir dari nilai budaya masyarakatnya. Jika dikaji secara akademik dan diterapkan secara konsisten, The Subang Way dapat menjadi referensi transformasi birokrasi yang memiliki identitas lokal sekaligus tetap memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan modern,” kata Edi.
FGD turut dihadiri perwakilan BKPSDM Kabupaten Subang, Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, tokoh masyarakat Kelurahan Dangdeur yang masih aktif melestarikan tradisi Ruwat Bumi, serta unsur Pemerintah Kelurahan Dangdeur.
Melalui forum tersebut, hasil penelitian diharapkan semakin komprehensif dan implementatif. Ke depan, The Subang Way diharapkan tidak hanya menjadi hasil kajian akademik, tetapi juga menjadi model transformasi birokrasi yang memperkuat Reformasi Birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas baru tata kelola pemerintahan di Kabupaten Subang.
