SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah Kabupaten Subang mulai mematangkan konsep “The Subang Way” sebagai model transformasi birokrasi yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.
Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) hasil penelitian bertajuk The Subang Way: Dekonstruksi Public Value Management Berbasis Etika Ruwat Bumi dalam Transformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Kabupaten Subang yang digelar di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Subang, Selasa (14/7/2026).
FGD yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Subang bersama Tim Peneliti Universitas Mandiri itu menjadi forum untuk menghimpun masukan, klarifikasi, validasi, serta penguatan terhadap hasil penelitian.
Fokus pembahasannya adalah bagaimana nilai-nilai budaya lokal, khususnya tradisi Ruwat Bumi, dapat menjadi fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada public value.
Kepala Bapperida Kabupaten Subang, Iwan Syahrul Anwar, memaparkan arah transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Subang. Menurutnya, inovasi birokrasi harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai lokal yang telah hidup di tengah masyarakat.
“Transformasi birokrasi perlu didukung oleh nilai-nilai lokal agar mampu melahirkan pelayanan publik yang lebih adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang memaparkan strategi penguatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Paparan tersebut menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi sebagai fondasi birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Dr. Ir. Edi Askari, M.M., memberikan analisis terhadap rancangan kerangka konseptual penelitian The Subang Way.
Masukan akademis tersebut diharapkan memperkuat landasan ilmiah sekaligus memastikan konsep yang disusun relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
FGD juga dihadiri perwakilan BKPSDM Kabupaten Subang, Inspektorat Daerah, tokoh masyarakat Kelurahan Dangdeur yang masih aktif melestarikan tradisi Ruwat Bumi, serta unsur Pemerintah Kelurahan Dangdeur. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan itu diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam penyusunan model transformasi birokrasi berbasis kearifan lokal.
Melalui forum tersebut, hasil penelitian diharapkan semakin komprehensif dan implementatif. The Subang Way tidak hanya menjadi kajian akademik, tetapi juga diarahkan sebagai model transformasi birokrasi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ke depan, konsep tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Subang melalui pendekatan yang berakar pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
