SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah Kabupaten Subang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dibuktikan melalui gelaran Forum Konsultasi Publik bertema “Pemanfaatan Pengaduan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan” yang digelar di Aula Pemda Subang, Selasa (17/6/2025).
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Subang Reynaldy Putra Andita (Kang Rey), yang hadir bersama Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi. Dalam sambutannya, Kang Rey menekankan pentingnya layanan publik yang cepat, mudah diakses, dan berbasis digital, serta mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ateng Sutisna, Anggota Komisi II DPR RI dan Bapak Otok Kuswandaru, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB. Ini bentuk nyata kolaborasi untuk memperkuat pelayanan adminduk sebagai hak sipil dasar warga,” ujar Kang Rey.
Layanan Adminduk Akan Tersedia di Kecamatan
Kang Rey mengumumkan bahwa mulai Agustus 2025, layanan administrasi seperti KTP dan KK tidak lagi harus dilakukan di Disdukcapil, melainkan akan dilayani langsung di kantor kecamatan.
“Ini bentuk kemudahan akses layanan. Cukup datang ke kecamatan masing-masing, tidak perlu jauh-jauh ke Disdukcapil,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Subang kini tengah berada dalam fase percepatan pembangunan yang ia sebut dengan istilah “Ngabret”. Bahkan, pelantikan pejabat pun pernah dilakukan di jalan rusak sebagai simbol pentingnya empati dan kepekaan ASN terhadap kondisi lapangan.
“Setiap malam jam 7, para kepala dinas ‘deg-degan’. Aduan masyarakat dari media sosial langsung saya share ke grup, dan harus selesai keesokan harinya. Jika tidak, saya tegur langsung saat briefing,” katanya.
Kang Rey juga menekankan pentingnya pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi, bukan beban birokrasi. Ia menilai pelayanan publik harus dibangun berdasarkan kebutuhan nyata dan harapan masyarakat.
“Saya dan Pak Wabup saling melengkapi. Saya Ngabret, beliau kalem dan paham regulasi. Kami satu visi: pelayanan harus pro-rakyat.”
Deputi PANRB: Pelayanan Publik Adalah Wajah Negara
Forum ini turut dihadiri Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, yang membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Otok menyampaikan bahwa pelayanan publik tidak bisa lagi dianggap sekadar proses administrasi.
“Ini tentang kehadiran negara yang nyata. Membangun kepercayaan masyarakat hanya bisa dilakukan jika pemerintah responsif terhadap kebutuhan mereka,” ujar Otok.
Menurutnya, responsif bukan sekadar menunggu aduan, tetapi juga mampu mendeteksi kebutuhan masyarakat sejak dini.
“Pak Bupati Subang sudah mempraktikkan prinsip ini. Harapannya, responsivitas ini terus ditingkatkan.”
Ia menutup sambutannya dengan tiga arah strategis pelayanan publik nasional:
- Inovasi layanan berbasis pengguna
- Percepatan digitalisasi layanan
- Penguatan layanan omni-channel (integrasi online dan offline yang konsisten dan ramah pengguna)
“Omni-channel bukan sekadar banyak saluran. Tapi semua saluran harus terhubung dan memberikan pengalaman yang mulus bagi masyarakat,”
