JAKARTA, TINTAHIJAU.COM – Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 M sebesar Rp87.409.366 per jemaah.
Dari jumlah itu, Rp54.194.366 dibayar langsung oleh jemaah (Bipih), sedangkan Rp33.215.000 berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH.
Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, menyambut baik kesepakatan tersebut. Menurutnya, angka yang disetujui mencerminkan keseimbangan antara kemampuan calon jemaah dan peningkatan mutu layanan haji.
“Kami berjuang agar biaya tetap rasional dan terjangkau, tapi pelayanan harus terus naik kualitasnya,” kata Kiai Maman di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Wakil Ketua Fraksi PKB itu menjelaskan, penetapan BPIH merupakan hasil pembahasan panjang antara DPR dan Pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kurs valuta asing, biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Tanah Suci.
Ia menegaskan, DPR berkomitmen menjaga akuntabilitas dan memastikan setiap rupiah yang dibayar jemaah benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan.
Kiai Maman juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan dana haji agar publik memahami struktur biaya dan penggunaan nilai manfaat.
“Transparansi adalah kunci. Dana umat harus dikelola secara amanah dan profesional,” ujarnya.
Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi itu menambahkan, efisiensi biaya tidak boleh menurunkan kualitas layanan. Pemerintah diminta tetap menjaga mutu di seluruh aspek—mulai dari penginapan, bimbingan ibadah, hingga layanan kesehatan.
Ia juga mengingatkan calon jemaah agar mempersiapkan pelunasan dan melengkapi persyaratan sesuai jadwal yang ditetapkan.
“Keputusan ini lahir dari kerja sama DPR dan Pemerintah yang berpihak pada umat. Tujuannya satu: agar ibadah haji tahun 2026 berjalan lancar, khusyuk, dan bermartabat,” tutupnya.
