BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) resmi menggandeng 751 sekolah swasta untuk mengantisipasi puluhan ribu calon murid yang terancam tidak tertampung di SMA dan SMK negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Langkah strategis ini diambil setelah hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) menunjukkan adanya urgensi daya tampung.
Kerja sama berskala besar ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam program Aksesibilitas Pendidikan Jawa Barat yang berlangsung di SMKN 1 Bandung, Senin (15/6/2026).
Solusi untuk 77 Ribu Calon Murid
Keterbatasan kuota di sekolah negeri disinyalir menjadi pemicu utama lahirnya kolaborasi ini. Berdasarkan data pemetaan pemerintah, diperkirakan ada puluhan ribu siswa yang berpotensi kehilangan kursi di sekolah negeri.
“Dari pemetaan itu kita tahu ada anak-anak yang tidak bisa tertampung. Jumlahnya ada sekitar 70 ribuan, tepatnya 77 ribu yang tidak bisa tertampung di negeri. Kita ingin tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto.
Purwanto menambahkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Gubernur menginstruksikan Disdik dan Bappeda untuk mencari jalan keluar agar keterbatasan fasilitas pemerintah tidak menjadi kendala bagi anak-anak di Jabar dalam mengakses pendidikan.
Subsidi Rp2,7 Juta per Siswa
Tidak sekadar menyalurkan siswa ke sekolah swasta, Pemprov Jabar juga telah menyiapkan skema bantuan finansial guna meringankan beban pembiayaan para orang tua murid.
Bantuan yang disiapkan mencakup dua komponen utama:
- Dana Sumbangan Pendidikan (DSP): Direncanakan sebesar Rp1,5 juta untuk biaya uang pangkal/bangunan.
- Sumbangan Bulanan (SPP): Dialokasikan sebesar Rp100 ribu per bulan atau akumulasi Rp1,2 juta per tahun.
Total kompensasi yang akan diterima per siswa mencapai Rp2,7 juta. “Kita akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita, tapi kemarin rate-nya kira-kira segitu,” jelas Purwanto.
Kompensasi Kegagalan Masuk Negeri
Menariknya, program bantuan ini tidak dibatasi hanya untuk kelompok masyarakat kurang mampu. Pemprov Jabar menegaskan bahwa subsidi ini merupakan bentuk kompensasi bagi seluruh siswa yang memiliki niat bersekolah di negeri namun tereliminasi akibat keterbatasan kuota.
Syarat utama untuk mendapatkan bantuan ini sangat transparan, yaitu calon murid harus terlebih dahulu terdaftar dalam sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
“Ya karena mereka niat sekolah di negeri tapi tidak tertampung, pemerintah ngasih kompensasi,” pungkas Purwanto.
