CIREBON, TINTAHIJAU.com — Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan TPPO) Polda Jawa Barat melakukan pendampingan dalam proses penjemputan sejumlah pekerja hiburan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (22/2/2026). Kegiatan tersebut turut melibatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai bentuk perhatian dan perlindungan terhadap warga Jawa Barat yang berada di luar provinsi.
Dalam kegiatan itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jabar Rumi Untari hadir langsung bersama Kasubdit 3 Ditres PPA dan PPO Polda Jabar Achmad Chaerudin serta P.S. Kabag Wassidik Ditres PPA dan PPO Polda Jabar Suryaningsih.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan menjelaskan, pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penjemputan berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus menjamin perlindungan terhadap para pekerja apabila ditemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun bentuk eksploitasi lainnya.
“Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara humanis dan berkoordinasi dengan aparat setempat guna menjamin keamanan serta keselamatan para pekerja,” ujar Kombes Hendra dalam rilisnya seperti yang dimuat di laman RRI.co.id, Senin (23/2/2026).
Pihak Ditres PPA dan PPO Polda Jabar menegaskan, kehadiran aparat kepolisian merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak, sekaligus mencegah potensi terjadinya TPPO lintas daerah.
“Kami memastikan bahwa setiap warga Jawa Barat mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan yang layak. Kehadiran jajaran Ditres PPA dan PPO Polda Jabar dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Hendra menyampaikan bahwa Polda Jabar akan terus memperkuat sinergi antarwilayah dan antarinstansi. Upaya edukasi kepada masyarakat juga akan ditingkatkan agar lebih waspada terhadap modus perekrutan kerja yang tidak jelas dan berpotensi merugikan.
Proses penjemputan dilaporkan berlangsung aman dan tertib. Para pekerja selanjutnya akan memperoleh pendampingan lanjutan serta asesmen sesuai kebutuhan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan kondisi mereka tetap terjaga.
