MATARAM, TINTAHIJAU.com — Film dokumenter terbaru karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, memicu gelombang kontroversi setelah serangkaian pembubaran acara nonton bareng (nobar) di berbagai kampus. Film investigatif berdurasi 95 menit ini menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat adat di Papua Selatan.
Berlatar di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, dokumenter ini memotret hilangnya ruang hidup suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, dan food estate. Judul “Pesta Babi” sendiri diambil dari ritual adat Awon Atatbon suku Muyu yang kini terancam karena kerusakan hutan.
Narasi film ini tergolong keras dengan menyebut eksploitasi lahan dan dugaan militerisasi di kawasan investasi tersebut sebagai “kolonialisme modern”. Simbol “salib merah” yang dipasang warga adat menjadi penanda perlawanan terhadap penguasaan lahan oleh korporasi.
Meski dimaksudkan sebagai media advokasi, pemutaran film ini justru berujung pembubaran oleh aparat keamanan dan pihak birokrasi kampus. Di Mataram, aksi pembubaran terjadi beruntun di Universitas Mataram (Unram), UIN Mataram, dan Universitas Pendidikan Mandalika.
Pada insiden di Unram, 7 Mei 2026, pemutaran dihentikan paksa demi alasan kondusivitas. Bahkan di UIN Mataram, acara nobar dilaporkan bubar hanya beberapa menit setelah film dimulai. Tekanan serupa juga dilaporkan terjadi di Ternate dan Yogyakarta.
“Film ini bukan sekadar hiburan, melainkan potret konflik agraria dan hak masyarakat adat yang kerap terpinggirkan oleh narasi pembangunan,” ujar salah satu aktivis mahasiswa yang terlibat dalam penggalangan nobar seperti yang dilansri dari laman KOMPAS.
Pihak aparat dan birokrasi kampus berdalih bahwa film tersebut terlalu politis, provokatif, dan berpotensi memicu keresahan karena mengkritik langsung kebijakan pemerintah serta keterlibatan militer.
Sebaliknya, para pegiat HAM menilai pembubaran ini sebagai pengekangan kebebasan akademik. Hingga kini, Pesta Babi tetap menjadi perbincangan hangat di media sosial, membelah opini publik antara mereka yang memuji keberanian mengungkap isu Papua dan mereka yang menganggap pendekatannya terlalu menyederhanakan masalah.
