MAJALENGKA, TINTAHIJAU.COM – Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq, menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan strategis di Kabupaten Majalengka.
Isu tersebut meliputi optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, evaluasi program Sekolah Rakyat, kebijakan haji, hingga penguatan mitigasi kebencanaan.
Hal itu disampaikan Maman saat kegiatan ngopi bareng awak media di Majalengka, Jumat (2/12/2025).
Pengasuh Pondok Pesantren Al Mizan tersebut menilai kondisi BIJB Kertajati saat ini membutuhkan langkah cepat dan konkret agar tidak semakin merugi.
Ia mengungkapkan masih adanya persoalan utang kepada pihak pengelola seperti Sapura, keterlambatan pembayaran pekerja, serta minimnya aktivitas penerbangan yang berpotensi menurunkan kualitas fasilitas bandara.
“Kalau BIJB dibiarkan, bukan hanya rugi secara finansial, tapi fasilitas seperti runway dan alat keselamatan bisa rusak karena jarang digunakan,” ujar Maman.
Sebagai solusi, DPR RI mendorong optimalisasi BIJB melalui penerbangan umrah dengan menggandeng maskapai, termasuk Garuda Indonesia.
Menurutnya, sektor umrah berpotensi menjadi penggerak utama agar bandara kembali aktif. Untuk itu, pihaknya menjadwalkan Forum Group Discussion (FGD) pada Januari 2026 yang melibatkan BIJB, Sapura, pemerintah daerah, serta anggota DPR RI.
“Resolusi 2026 kita jelas, BIJB harus dioptimalkan. Kalau BIJB mati, dampaknya luas, termasuk ke Bandung,” tegasnya.
Selain sektor transportasi, Maman juga menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Ia menilai program tersebut penting untuk menjangkau masyarakat miskin ekstrem dan menjadi koreksi terhadap sistem pendidikan nasional. Namun demikian, ia mengingatkan perlunya kejelasan tata kelola, terutama terkait status guru dan tenaga pendidik.
“Jangan sampai guru-gurunya statusnya tidak jelas, tidak masuk Kemensos, tidak juga di Dinas Pendidikan. Ini harus dibenahi,” katanya.
Maman menyebut Sekolah Rakyat berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah ia tinjau langsung di 15 lokasi. Ia juga mengungkapkan rencana kunjungan Menteri Sosial ke Sekolah Rakyat di Majalengka dan Subang.
Di sektor keagamaan, Maman menjelaskan kebijakan kuota haji nasional yang kini didasarkan pada jumlah pendaftar, bukan jumlah penduduk.
Ia meminta masyarakat Majalengka tidak khawatir karena kuota haji daerah tersebut relatif stabil, sekitar 500 jamaah.“Majalengka justru termasuk yang paling siap jika ada limpahan kuota tambahan,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan penghapusan “kuota batu”, yakni kuota jamaah yang sudah dipanggil namun tidak pernah berangkat, karena dinilai menghambat sistem antrean haji. Saat ini, pelunasan biaya haji tahap pertama di Jawa Barat disebut telah mencapai 64 persen.
Sementara itu, menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, DPR RI mendorong penguatan mitigasi bencana di Majalengka.
Menurut Maman, daerah ini membutuhkan dukungan lebih besar dari BNPB, terutama untuk wilayah rawan longsor, banjir, dan kebakaran hutan di lereng Gunung Ciremai.
“Hidrometeorologi ini akan berlangsung cukup panjang. Mitigasi harus diperkuat sejak dini, bukan hanya reaktif setelah bencana,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Maman mengapresiasi kepemimpinan Bupati Majalengka Eman Suherman dan berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, serta media dapat terus diperkuat demi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
