GARUT, TINTAHIJAU.com — Aksi intimidasi yang diduga dilakukan oleh keluarga seorang kepala desa terhadap seorang pemuda di Kabupaten Garut menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Peristiwa tersebut dipicu kritik warga terkait kondisi jalan desa yang rusak parah dan dinilai tak kunjung diperbaiki.
Dalam video berdurasi 47 detik yang beredar luas sejak akhir Desember 2025, terlihat seorang pemuda dikerubungi sejumlah pria dan wanita. Pemuda itu tampak terdiam dan menunduk saat dimaki dengan nada tinggi. Salah seorang pria dalam video terdengar melontarkan kalimat bernada mengancam menggunakan bahasa Sunda.
Pemuda yang mendapat intimidasi tersebut diketahui bernama Holis Muhlisin (31), warga Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Holis membenarkan bahwa dirinya adalah sosok dalam video viral itu. Ia mengungkapkan, kejadian tersebut sebenarnya terjadi pada 27 Oktober 2025 lalu, namun baru diunggah ke akun Facebook pribadinya beberapa bulan kemudian.
Menurut Holis, intimidasi yang dialaminya berawal dari kritik yang kerap ia sampaikan terkait pembangunan desa yang dinilainya semrawut, khususnya kondisi akses jalan yang rusak parah. Ia juga menyoroti penanganan longsor di wilayahnya yang disebut dibiarkan tanpa perbaikan.
“Saya bukan ingin tenar, tapi ingin desa saya baik,” ujar Holis menegaskan motivasinya menyuarakan kritik.
Setelah diunggah, video tersebut menyebar luas dan kembali diviralkan oleh sejumlah akun di Instagram dan TikTok, sehingga memantik reaksi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyatakan kekecewaannya atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa pejabat publik harus siap menerima kritik dari masyarakat. Menurutnya, tindakan intimidasi terhadap warga tidak bisa dibenarkan.
Putri menyebutkan pihaknya telah mengerahkan Inspektorat untuk melakukan audit terhadap desa terkait. Audit tersebut tidak hanya menyasar pembangunan yang dikeluhkan warga, tetapi juga mendalami kronologi kejadian dari berbagai pihak, termasuk kepala desa.
“Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selalu memberikan masukan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran, khususnya bagi para kepala desa dan pejabat lainnya,” ujar Putri.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut angkat bicara. Ia mengingatkan seluruh pejabat publik agar tidak bersikap antikritik. Menurut Dedi, kritik masyarakat terhadap pembangunan yang belum merata seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan dibalas dengan ancaman.
Dedi meminta para kepala desa untuk melakukan introspeksi dan segera memperbaiki kinerja apabila masih terdapat kekurangan, alih-alih membungkam suara kritis warga.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat serta etika kepemimpinan di tingkat pemerintahan desa.
