JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat kritik tajam dari elemen masyarakat sipil. MBG Watch menilai bahwa masalah paling krusial yang saat ini menyelimuti program unggulan tersebut adalah ketidaktransparanan serta adanya indikasi korupsi yang kuat di dalamnya.
Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh perwakilan MBG Watch, Emi Astuti, dalam dialog di acara Sapa Indonesia Malam yang ditayangkan KompasTV pada Jumat (26/6/2026).
“Jadi kalau masalah tata kelola ini kan yang paling krusial ini adanya ketidaktransparanan ya,” tutur Emi. “Terus kemudian ada indikasi korupsi ya. Kita sudah menyaksikan bagaimana penangkapan ketua BGN dan wakil ketuanya. Terus kemudian lain lagi kolusi, nepotisme di dalam,” lanjutnya.
Menurut Emi, deretan persoalan mulai dari indikasi korupsi hingga praktik kolusi dan nepotisme di internal inilah yang hingga kini masih menjadi batu sandungan besar dalam tata kelola program MBG.
Peringatan Dini yang Diabaikan dan Dampak di Lapangan
MBG Watch menegaskan bahwa potensi buruknya tata kelola dan celah korupsi ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal program tersebut pertama kali dicanangkan, MBG Watch mengaku telah merilis kajian dan menyampaikan peringatan tersebut, baik kepada para pengambil kebijakan maupun kepada publik luas.
Sayangnya, peringatan dini tersebut sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pengabaian ini diduga ikut andil dalam memicu munculnya berbagai masalah teknis di lapangan. Emi membeberkan bahwa hingga saat ini, tercatat ada 449 kejadian luar biasa yang terjadi, di mana dampak buruknya mencakup 39 orang yang dilaporkan mengalami keracunan.
Kritik Model “Bagi-Bagi Makanan” dan Rekomendasi Solusi
Lebih lanjut, MBG Watch mengingatkan pemerintah bahwa visi besar negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta menekan angka stunting tidak akan bisa dicapai jika program ini hanya dikonsepkan sebatas aktivitas membagikan makanan semata. Pemerintah seharusnya sudah memikirkan dan mendesain program ini secara matang sejak awal.
Sebagai langkah perbaikan ke depan, Emi menyarankan agar pemerintah menetapkan target capaian yang jelas dan terukur, mulai dari jangka pendek (satu tahun) hingga jangka panjang (lima tahun).
Sebagai contoh konkret, MBG Watch mendesak agar target pada tahun pertama difokuskan sepenuhnya untuk membenahi hulu program, yaitu dengan menyiapkan sistem tata kelola yang andal serta menerapkan mekanisme tender secara terbuka demi menjamin transparansi program.
