Pemerintahan

Pemerintah Tegaskan Program MBG Tidak Akan Dihentikan

×

Pemerintah Tegaskan Program MBG Tidak Akan Dihentikan

Sebarkan artikel ini
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan | Foto: prabowosubianto.com

JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan dan tidak akan dihentikan meskipun menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan dalam sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari, menyatakan program MBG merupakan bagian dari mandat yang diberikan masyarakat kepada pemerintahan saat ini melalui proses demokrasi.

Menurut Qodari, program tersebut menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 dan menjadi bagian dari visi pemerintahan yang dijalankan setelah memperoleh dukungan rakyat.

Dalam pernyataan tertulisnya, Qodari menegaskan bahwa program MBG tidak dapat dihentikan begitu saja sebagaimana tuntutan yang disampaikan sejumlah kelompok kepada pemerintah.

“Yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo,” ujar Qodari.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo memperoleh mandat melalui program-program kerja yang telah disampaikan kepada publik selama masa kampanye. Karena itu, pelaksanaan program yang telah dijanjikan dipandang sebagai bentuk realisasi komitmen pemerintahan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah munculnya tuntutan dari sejumlah kelompok mahasiswa yang meminta evaluasi bahkan penghentian program MBG. Sebagian massa aksi menilai program tersebut perlu dikaji ulang dari sisi efektivitas pelaksanaan dan penggunaan anggaran negara.

Meski demikian, pemerintah memastikan program tersebut tetap menjadi bagian dari agenda prioritas yang akan terus dijalankan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Perdebatan mengenai pelaksanaan MBG pun menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam ruang publik, seiring adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan sejumlah kelompok masyarakat mengenai prioritas program serta pengelolaan anggaran negara.

Sumber: KOMPAS.tv