JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara terkait tuntutan yang dilayangkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026) lalu.
Yusril mengaku telah meminta klarifikasi langsung kepada pihak mahasiswa mengenai salah satu poin tuntutan mereka, yakni terkait kelanjutan program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan apakah mahasiswa mendesak penghentian total atau sekadar evaluasi.
“Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Yusril sebagaimana dikutip dari Antaranews, Sabtu (20/6/2026).
BEM SI Minta Perbaikan Tata Kelola
Setelah membangun dialog dan menerima penjelasan dari perwakilan mahasiswa, Yusril meluruskan bahwa BEM SI sebenarnya menghendaki adanya perbaikan dari sisi tata kelola program, bukan penghapusan secara menyeluruh. Terlebih, pihak mahasiswa juga mengakui bahwa program MBG ini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Yusril menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden yang dirancang dengan tujuan besar: mendongkrak kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi di akar rumput.
Pemerintah berharap program ini mampu menghidupkan ekosistem ekonomi daerah dengan melibatkan langsung para pelaku usaha mikro, peternak, nelayan, hingga penyedia bahan pangan lokal. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang sifatnya membangun sangat terbuka untuk diterima.
Siap Sampaikan 5 Tuntutan Mahasiswa ke Presiden Prabowo
Mantan pakar hukum tata negara ini memastikan bahwa dirinya tidak akan menyumbat aspirasi tersebut. Yusril berjanji akan meneruskan lima poin tuntutan BEM SI langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Adapun lima tuntutan yang dibawa oleh massa mahasiswa dalam aksi tersebut meliputi:
- Penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Penurunan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (untuk dievaluasi/diperbaiki tata kelolanya).
- Penghentian militerisasi di ranah sipil.
- Desakan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah.
Di akhir keterangannya, Yusril menjamin bahwa iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di era pemerintahan saat ini akan tetap dijaga dengan baik oleh pihak eksekutif.
“Saya juga memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian,” pungkas Yusril.
