SUBANG, TINTAHIJAU.com – Sebuah kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Umum 2024 disampaikan oleh para mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad).
Petisi berjudul “Petisi Seruan Padjadjaran: Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat” ini dikeluarkan oleh Ketua Senat Akademika Unpad, Prof Ganjar Kurnia, dalam acara di Gedung Pintu Utama Kampus Unpad Dipatiukur, Kota Bandung, pada Sabtu, 3 Februari 2024.
Dalam petisi tersebut, sivitas akademika Unpad mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait menurunnya kualitas demokrasi selama masa kepemimpinan Jokowi. Prof Ganjar Kurnia menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini menandai penurunan kualitas demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi.
Salah satu fokus utama dalam kritik tersebut adalah merajalelanya korupsi. Unpad mencatat adanya kekhawatiran terkait indeks persepsi korupsi yang buruk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ketidakperhatian Omnibus Law terhadap partisipasi publik. Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi sorotan, dengan Unpad menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Dalam upaya membuat kritik ini lebih inklusif, Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Prof Susi Dwi Harijanti, menyatakan bahwa universitas ini melibatkan mahasiswa dan alumni dalam penandatanganan petisi. Sebanyak 82 guru besar, 1.030 mahasiswa, dosen, dan alumni Unpad turut menandatangani petisi ini.
Prof Susi menjelaskan bahwa petisi ini adalah refleksi dan perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, yang berfokus pada Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Ia menekankan bahwa seruan moral ini sesuai dengan prinsip-prinsip universitas untuk menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat.
Kritik yang disampaikan oleh sivitas akademika Unpad ini menunjukkan adanya keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, serta tekad untuk memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih kuat, etis, dan bermartabat menjelang Pemilu 2024.
