TULUNGAGUNG, TINTAHIJAU.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penundaan (suspend) operasional ini dilakukan lantaran unit-unit tersebut dinilai melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Koordinator BGN Wilayah Tulungagung, Sebrina Mahardika, menjelaskan bahwa penghentian ini merupakan bagian dari proses penanganan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dugaan pelanggaran di lapangan.
“Saat ini terdapat 116 dapur SPPG di Tulungagung, namun delapan di antaranya kami suspend (penundaan) sementara karena tidak memenuhi standar,” ungkap Sebrina sepertiyang dikutip dari laman KOMPAS.tv, Senin (30/3/2026).
Rincian Pelanggaran Operasional
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh BGN Wilayah Tulungagung, delapan dapur SPPG yang dihentikan sementara memiliki permasalahan yang beragam. Berikut rinciannya:
- Empat SPPG ditangguhkan karena terkait dugaan kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Tiga SPPG dihentikan karena fasilitas sarana dan prasarana yang dinilai belum memadai.
- Satu SPPG ditindak karena kedapatan beroperasi tanpa didampingi oleh pengawas gizi.
Investigasi Uji Lab dan Syarat Operasional Ulang
Terkait dugaan kasus keracunan yang menimpa empat SPPG, Sebrina mengonfirmasi bahwa sampel makanan telah diuji di laboratorium. Saat ini, hasil uji lab tersebut telah diserahkan kepada BGN pusat untuk dianalisis lebih lanjut. Pihaknya belum dapat merilis hasil akhir mengingat proses analisis masih berjalan.
Selama masa penundaan, BGN mewajibkan seluruh dapur SPPG yang terdampak untuk melakukan evaluasi SOP secara menyeluruh. Dapur-dapur tersebut baru diperbolehkan beroperasi kembali setelah melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan setempat.
Fokus 2026: Peningkatan Kualitas Layanan
Langkah penertiban ini juga sejalan dengan evaluasi BGN terhadap kualitas distribusi MBG selama bulan Ramadan, yang sebelumnya sempat menuai keluhan dari masyarakat.
“Kejadian sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas menu, sarana prasarana, dan sumber daya manusia ke depan,” tegas Sebrina.
Ia juga menyoroti adanya pergeseran target strategis BGN. Jika pada tahun lalu pemerintah berfokus pada perluasan kuantitas dan jumlah SPPG, maka fokus utama di tahun 2026 ini dialihkan sepenuhnya pada peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh demi memastikan keamanan dan pemenuhan gizi masyarakat.
