Gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta pada pertengahan Juni 2026 seharusnya tidak dibaca sebagai peristiwa rutin yang selalu hadir dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Di balik spanduk, poster, dan orasi yang menggema di jalanan ibu kota, terdapat kegelisahan yang lebih mendalam tentang arah kebijakan negara, prioritas pembangunan, dan nasib masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Salah satu tuntutan yang paling menarik perhatian publik adalah desakan untuk mengevaluasi bahkan menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sekilas, tuntutan tersebut tampak kontroversial. Bagaimana mungkin mahasiswa menolak program yang bertujuan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia?
Namun persoalan ini tidak sesederhana yang tampak di permukaan.
Jika dicermati secara lebih jernih, mahasiswa sesungguhnya tidak sedang mempersoalkan pentingnya pemenuhan gizi bagi generasi muda. Yang mereka pertanyakan adalah apakah negara telah menempatkan prioritas secara tepat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat dirasakan masyarakat.
Inilah pertanyaan yang layak dijawab dengan kepala dingin, bukan dengan sentimen politik.
Setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya. Karena itu, seni utama dalam pemerintahan bukanlah membuat program sebanyak mungkin, melainkan menentukan prioritas secara tepat.
Program Makan Bergizi Gratis lahir dari cita-cita besar. Pemerintah ingin membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan. Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, tujuan tersebut sulit dibantah.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada usia sekolah berdampak terhadap kemampuan belajar, perkembangan otak, hingga produktivitas ekonomi pada masa dewasa.
Dengan kata lain, investasi pada gizi anak merupakan investasi terhadap masa depan bangsa.
Masalah muncul ketika investasi jangka panjang itu harus dibiayai dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Masyarakat hari ini menghadapi persoalan yang sangat nyata : harga kebutuhan pokok meningkat, biaya transportasi naik, lapangan pekerjaan belum bertambah secara signifikan, dan daya beli terus tertekan.
Bagi keluarga kelas menengah bawah, persoalan terbesar bukanlah bagaimana kondisi Indonesia tahun 2045. Persoalan mereka adalah bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga minggu depan.
Di sinilah benturan antara idealisme pembangunan dan realitas ekonomi masyarakat terjadi.
Dalam struktur ekonomi Indonesia, BBM bukan sekadar produk eekonomi. BBM adalah urat nadi aktivitas ekonomi.
Kenaikan harga BBM akan memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, ongkos produksi, hingga harga kebutuhan pokok. Efeknya menjalar ke hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat.
Ketika seorang pedagang sayur harus membayar ongkos transportasi lebih mahal, harga jual sayur ikut meningkat.
Ketika nelayan harus membeli solar dengan harga tinggi, harga ikan ikut naik.
Ketika biaya logistik meningkat, harga barang kebutuhan sehari-hari juga terdorong naik.
Karena itu, tuntutan mahasiswa mengenai penurunan harga BBM memperoleh simpati yang luas dari masyarakat.
Mereka melihat bahwa kebijakan energi memiliki dampak yang lebih langsung terhadap kehidupan rakyat dibanding berbagai program jangka panjang yang manfaatnya baru dirasakan bertahun-tahun kemudian.
Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana namun penting : apakah anggaran negara saat ini lebih tepat diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat atau untuk membiayai program sosial berskala besar?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak mudah.
Namun justru karena sulit, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas.
Salah satu kekeliruan terbesar dalam perdebatan ini adalah menganggap kritik terhadap MBG sebagai penolakan terhadap kepentingan anak-anak Indonesia.
Padahal, sebagian besar kritik yang muncul lebih banyak menyasar aspek tata kelola daripada tujuan program itu sendiri.
Tidak ada orang tua yang menolak anaknya memperoleh makanan bergizi.
Tidak ada guru yang ingin melihat peserta didiknya belajar dalam keadaan lapar.
Tidak ada masyarakat yang menentang peningkatan kualitas generasi muda.
Yang dipersoalkan adalah besarnya anggaran, mekanisme pengelolaan, efektivitas pelaksanaan, dan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat berkali-kali menyaksikan program pemerintah yang dimulai dengan niat baik tetapi berakhir dengan berbagai persoalan tata kelola.
Pengalaman tersebut membentuk skeptisisme publik.
Akibatnya, setiap program besar pemerintah selalu berhadapan dengan pertanyaan yang sama :
Apakah uang rakyat benar-benar sampai kepada rakyat?
Pertanyaan itu bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah.
Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pengalaman panjang bangsa ini menghadapi praktik korupsi dan kebocoran anggaran.
Karena itu, tuntutan audit terhadap MBG seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.
Audit justru dapat menjadi sarana memperkuat legitimasi program.
Jika program berjalan baik, audit akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Jika ditemukan masalah, audit memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum kerugian menjadi lebih besar.
Apa yang terjadi hari ini mungkin bukan semata krisis ekonomi.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah krisis kepercayaan.
Dalam demokrasi modern, kepercayaan publik merupakan modal politik yang jauh lebih berharga daripada anggaran negara.
Pemerintah dapat memiliki program yang baik.
Pemerintah dapat memiliki visi yang besar.
Pemerintah dapat memiliki sumber daya yang memadai.
Namun tanpa kepercayaan publik, seluruh kebijakan akan menghadapi resistensi.
Krisis kepercayaan biasanya tidak muncul secara tiba-tiba.
Ia tumbuh perlahan dari akumulasi berbagai persoalan yang dianggap tidak pernah diselesaikan secara tuntas.
Ketika masyarakat melihat korupsi masih terjadi, transparansi belum maksimal, dan pengawasan masih lemah, maka setiap kebijakan baru akan dipandang dengan penuh kecurigaan.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan manfaat program.
Pemerintah harus membuktikan bahwa program tersebut dikelola secara akuntabel.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa sering menjadi kelompok pertama yang merasakan adanya jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Mereka bukan kelompok yang selalu benar.
Namun mereka sering menjadi alarm yang memberi peringatan lebih awal.
Dari era pergerakan nasional hingga reformasi, mahasiswa memainkan peran penting dalam mengingatkan penguasa agar tidak kehilangan kepekaan terhadap aspirasi rakyat.
Karena itu, demonstrasi mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme koreksi dalam demokrasi.
Pemerintah tidak wajib memenuhi seluruh tuntutan demonstran.
Tetapi pemerintah berkewajiban mendengarkan alasan di balik tuntutan tersebut.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik.
Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi bahan evaluasi.
Ketika mahasiswa turun ke jalan membawa isu MBG dan BBM, sesungguhnya mereka sedang menyampaikan pesan bahwa sebagian masyarakat merasa kebijakan negara belum sepenuhnya menjawab kebutuhan yang paling mendesak. Pesan itu layak didengar.
Di luar perdebatan ekonomi dan politik, terdapat dimensi moral yang tidak boleh diabaikan.
Dalam perspektif etika sosial, kebijakan publik harus selalu berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Tujuan negara bukan hanya membangun infrastruktur atau melaksanakan program besar.
Tujuan negara adalah menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Dalam tradisi Islam dikenal prinsip bahwa kebijakan pemimpin harus senantiasa berpijak pada kemaslahatan umum.
Ketika sebuah kebijakan menimbulkan manfaat besar, ia patut didukung.
Namun ketika kebijakan tersebut menimbulkan beban yang dirasakan lebih besar oleh masyarakat, maka evaluasi menjadi sebuah keniscayaan.
Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menolak MBG.
Sebaliknya, prinsip ini mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari niat baik, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan rakyat.
Masyarakat akan menerima pengorbanan apabila mereka melihat hasilnya.
Masyarakat akan bersabar apabila mereka merasakan keadilan.
Namun masyarakat akan kehilangan kepercayaan apabila diminta berkorban tanpa memperoleh kepastian manfaat.
Perdebatan mengenai CCTV yang sempat dilaporkan tidak berfungsi di sekitar lokasi demonstrasi juga memberikan pelajaran penting.
Mungkin persoalan tersebut murni gangguan teknis.
Namun dalam situasi kepercayaan publik yang sedang menurun, persoalan teknis mudah berubah menjadi persoalan politik.
Setiap ketidakjelasan akan memunculkan spekulasi.
Setiap kekurangan informasi akan melahirkan kecurigaan.
Karena itu, transparansi bukan lagi pilihan. Transparansi adalah kebutuhan.
Negara harus mampu memastikan bahwa seluruh proses pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga pengamanan demonstrasi dapat diawasi publik secara terbuka.
Kepercayaan dibangun melalui keterbukaan. Bukan melalui slogan.
Kesalahan terbesar dalam perdebatan MBG dan BBM adalah menempatkan keduanya sebagai pilihan yang saling meniadakan.
Seolah-olah bangsa ini harus memilih antara anak yang kenyang atau rakyat yang mampu membeli bahan bakar.
Padahal negara yang baik seharusnya mampu menghadirkan keduanya.
Anak-anak Indonesia membutuhkan gizi yang baik.
Masyarakat Indonesia membutuhkan biaya hidup yang terjangkau.
Keduanya bukan pilihan yang harus dipertentangkan.
Keduanya adalah hak warga negara yang wajib diperjuangkan secara bersamaan.
Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran.
Sebelum meminta masyarakat memahami keterbatasan anggaran negara, pemerintah harus terlebih dahulu menunjukkan keseriusan dalam memangkas pemborosan dan memberantas korupsi.
Di situlah sumber utama efisiensi yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, demonstrasi mahasiswa bukan hanya tentang MBG.
Bukan hanya tentang BBM.
Bukan pula sekadar tentang naik turunnya angka ekonomi.
Demonstrasi tersebut adalah cermin kegelisahan masyarakat terhadap arah pengelolaan negara.
Pemerintah tentu memiliki hak untuk mempertahankan kebijakannya.
Namun pemerintah juga memiliki kewajiban moral dan politik untuk mendengarkan suara rakyat.
Sebab sejarah menunjukkan bahwa banyak krisis besar tidak dimulai dari kebijakan yang buruk.
Krisis sering kali dimulai ketika pemerintah berhenti mendengar.
Mahasiswa telah menyampaikan aspirasinya di jalanan.
Kini yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan ruang dialog yang jujur, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa besar program yang dijalankan.
Melainkan seberapa besar rakyat merasakan manfaatnya.
Dan ketika rakyat mulai mempertanyakan prioritas negara, itulah saat yang tepat bagi pemerintah untuk mendengar lebih saksama—sebelum jarak antara kekuasaan dan masyarakat menjadi semakin lebar.
Oleh : Didin Tahyudin, S.Pd, Penulis adalah Praktisi pendidikan, sosial & budaya tinggal di Kabupaten Subang
