JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Publik, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS), sempat menaruh harapan besar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan kebijakan kenaikan gaji dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Isu ini bahkan menjadi salah satu topik terpopuler di Google Trends dengan kata kunci “kenaikan gaji PNS 2026” sesaat sebelum pidato berlangsung. Namun, harapan tersebut belum terwujud. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo sama sekali tidak menyinggung adanya kenaikan gaji PNS secara umum.
Satu-satunya kebijakan terkait penghasilan ASN yang disampaikan adalah alokasi anggaran bagi tenaga pendidik. “Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai,” ujar Presiden Prabowo.
Kebijakan tersebut dinilai fokus pada tenaga pendidik, belum menyentuh ASN di sektor lain. Hal ini berbeda dengan tradisi sebelumnya, di mana pengumuman kenaikan gaji PNS kerap menjadi salah satu sorotan dalam Nota Keuangan Presiden.
Pantauan KompasTV menunjukkan, isu “gaji PNS 2026” melonjak di Google Trends pada Jumat sore, bersamaan dengan penyampaian pidato Presiden. Lonjakan ini mencerminkan besarnya ekspektasi ASN terhadap kebijakan penghasilan mereka.
Dalam pidato setebal 15 halaman itu, Presiden Prabowo lebih menekankan delapan agenda prioritas RAPBN 2026, di antaranya ketahanan pangan, transisi energi bersih, program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Beberapa rincian alokasi anggaran yang disampaikan antara lain:
- Ketahanan pangan: Rp164,4 triliun
- Transisi energi bersih: Rp402,4 triliun
- Program Makan Bergizi Gratis: Rp335 triliun
- Pendidikan: Rp757,8 triliun (terbesar sepanjang sejarah)
“APBN instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.
Meski demikian, tidak ada satu kalimat pun yang menyinggung penyesuaian gaji PNS di luar guru dan dosen. Isu tersebut kemungkinan akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan RAPBN di DPR maupun kebijakan teknis kementerian terkait.
