JAKARTA, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah mulai menerapkan kebijakan penghematan energi sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia yang menembus USD 100 per barel.
Kebijakan ini akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan strategi efisiensi energi juga diterapkan pada operasional gedung perkantoran dan sekolah.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan penyesuaian metode pembelajaran dengan mengombinasikan sistem daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran, mulai April 2026.
“Untuk menjaga kualitas pendidikan, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” ujar Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia memastikan kebijakan penghematan energi tidak akan mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.
“Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” katanya.
Pratikno menambahkan, perumusan kebijakan efisiensi tersebut berbasis data serta mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi COVID-19.
Pemerintah, lanjut dia, telah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi. Pertama, penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Kedua, penguatan pemanfaatan platform digital.
Ketiga, pembatasan mobilitas perjalanan dinas. Keempat, penghematan energi pada operasional gedung perkantoran. Kelima, penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai kebutuhan mata pelajaran.
“Agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Kenaikan harga minyak dunia yang menjadi latar belakang kebijakan ini dipicu oleh konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, yang berdampak pada jalur distribusi minyak global di Selat Hormuz.
