JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) memastikan bahwa anggaran pendidikan pada tahun 2026 mengalami peningkatan. Ia menegaskan tidak ada pengurangan anggaran di kementeriannya, termasuk akibat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Makanya Kemendikdasmen mengajukan ABT (Anggaran Biaya Tambahan),” kata Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraaan Program MBG di Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Kamis, (19/2/2026).
ABT merupakan tambahan anggaran dalam APBN berjalan yang dialokasikan untuk kebutuhan mendesak.
Revitalisasi dan Digitalisasi Sekolah
Mu’ti memaparkan perbandingan anggaran 2025 dan 2026. Pada 2025, Kemendikdasmen memperoleh alokasi Rp16,9 triliun untuk revitalisasi 16.176 satuan pendidikan. Hingga kini, sekitar 93 persen proyek pembangunan tersebut telah rampung sepenuhnya.
Untuk 2026, anggaran revitalisasi yang telah tercantum dalam APBN mencapai lebih dari Rp14 triliun dan akan digunakan bagi lebih dari 11 ribu satuan pendidikan.
Sementara itu, Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan rencana tambahan anggaran revitalisasi untuk 60 ribu satuan pendidikan.
“Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan, tahun ini kita akan ada revitalisasi untuk 71 ribu sekian Satuan Pendidikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyebut setiap satuan pendidikan akan memperoleh tambahan dua hingga tiga unit Interaktif Flat Panel (IFP).
“Tahun 2026 kita akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325 ribu Satuan Pendidikan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.
Program digitalisasi sebelumnya telah menyalurkan bantuan IFP atau Panel Interaktif Digital kepada 288.860 satuan pendidikan. Perangkat ini digunakan untuk mendukung pembelajaran interaktif yang terintegrasi dengan sistem manajemen pembelajaran (LMS) dan sumber belajar digital.
PIP, Pelatihan Guru, dan Tunjangan
Mu’ti juga memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP, dan SMA tetap berjalan tanpa pengurangan anggaran. PIP merupakan bantuan sosial berupa dana pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Pada 2026, pemerintah menambah bantuan PIP bagi murid TK.
“Untuk 2026 ini ada (tambahan) dana PIP untuk murid TK sebanyak Rp 450 ribu per tahun. Tahun ini akan kita alokasikan untuk 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia,” kata Mu’ti.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program pelatihan guru serta beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi D4 atau S1.
“Tahun ini kami akan melakukan pelatihan guru. Tahun ini kami juga mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150 ribu guru, dengan alokasi beasiswa 3 juta per semester,” ujar Mu’ti.
Anggaran pendidikan juga akan digunakan untuk membayarkan tunjangan guru, termasuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Termasuk guru-guru P3K yang kemarin sempat rame-rame itu. Itu nanti tunjangannya akan kami berikan sesuai dengan pengajuan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sempat meminta penegasan terkait kenaikan anggaran tersebut.
“Intinya Pendidikan anggarannya naik?” tanya Zulkifli Hasan.
“Alhamdulillah (anggaran pendidikan) naik. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya perhatian Bapak Presiden terhadap Pendidikan itu sangat besar, anggarannya masih signifikan,” jawab Mu’ti.
Mu’ti menambahkan, sebanyak 43 juta penerima manfaat MBG merupakan siswa sekolah. Program tersebut dinilai turut mendukung semangat belajar serta penguatan karakter peserta didik.
“Dan juga mendukung program kami yang ketujuh Indonesia hebat yaitu makan makanan sehat dan bergizi,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan.
“Tidak ada pengurangan dana dari pemerintah untuk peningkatan kualitas Pendidikan,” tegasnya.
