JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait derasnya tuntutan publik agar Indonesia segera menanggalkan keanggotaan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Desakan ini mencuat sebagai reaksi atas serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, mengingat AS merupakan inisiator utama lembaga tersebut.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menjelaskan bahwa setiap langkah diplomasi yang diambil pemerintah selalu berlandaskan pada mandat konstitusi dan kemaslahatan bangsa.
“Setiap kebijakan luar negeri Indonesia diambil dengan mempertimbangkan prinsip konstitusi, kepentingan nasional, serta komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan perdamaian yang berkelanjutan,” kata Yvonne kepada Kompas.com, Sabtu (7/3/2026).
Fokus pada Stabilitas Palestina
Yvonne menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam BoP sejauh ini masih konsisten pada jalur pemulihan dan stabilisasi di Palestina. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong Two-State Solution (Solusi Dua Negara) serta memastikan proteksi terhadap warga sipil sesuai dengan hukum internasional.
Dalam menjalankan peran tersebut, Indonesia terus menjalin komunikasi dengan tujuh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya yang juga tergabung dalam BoP, yakni Arab Saudi, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Mesir, Turkiye, dan Pakistan.
“Komunikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan upaya kolektif mendorong de-eskalasi, perlindungan warga sipil, serta kemajuan nyata menuju solusi dua negara,” ucap Yvonne.
Meski demikian, pihak Kemlu menyatakan tidak menutup telinga terhadap aspirasi masyarakat yang memandang BoP sebagai kepanjangan tangan kepentingan diplomatik Donald Trump semata. “Kementerian Luar Negeri menghargai dan mencatat seluruh masukan dari berbagai elemen masyarakat,” jelasnya.
Anies Baswedan: Momentum untuk Keluar
Salah satu tokoh yang paling vokal menyuarakan pengunduran diri Indonesia adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurut Anies, serangan terhadap Iran merupakan bukti nyata bahwa keberadaan BoP bertolak belakang dengan komitmen perdamaian yang selama ini digemborkan.
Anies mengingatkan kembali posisi Indonesia sebagai pelopor Gerakan Non-Blok yang seharusnya berani bersikap tegas terhadap pelanggaran hukum internasional oleh negara-negara besar.
“Kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas: Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri,” tegas Anies melalui unggahan di media sosial pribadinya, Sabtu (7/3/2026).
Lebih lanjut, Anies mempertanyakan legitimasi keterlibatan Indonesia dalam lembaga yang dipimpin seumur hidup oleh Donald Trump tersebut. Ia menilai prinsip politik luar negeri bebas aktif tidak berarti Indonesia harus hadir di semua forum, melainkan harus selektif memilih wadah yang sesuai dengan prinsip dasar negara.
“Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya,” tandas Anies.
