CIREBON, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah Kota Cirebon mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027. Melalui forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, pemerintah mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk menentukan prioritas pembangunan kota ke depan.
Dalam forum yang digelar pada 29 Januari 2026 tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan bahwa dokumen perencanaan tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif semata.
Menurutnya, setiap program yang disusun harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Perencanaan jangan hanya jadi dokumen di atas meja. Harus terukur dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih cermat dan berintegritas, terlebih di tengah situasi efisiensi anggaran yang menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Fokus Ekonomi Inklusif
RKPD 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah.”
Melalui tema tersebut, Pemkot Cirebon memfokuskan pembangunan pada tiga pilar utama, yakni:
- Inklusivitas ekonomi, dengan memperkuat sektor UMKM agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
- Keberlanjutan pembangunan, dengan menempatkan penataan ruang dan kelestarian lingkungan sebagai bagian penting pembangunan jangka panjang.
- Penguatan sektor unggulan, dengan menegaskan posisi Cirebon sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata melalui digitalisasi dan inovasi.
Selain agenda ekonomi, pemerintah juga menyoroti persoalan infrastruktur dasar seperti penanggulangan banjir dan perbaikan jalan.
Tak hanya itu, Pemkot juga mulai menargetkan pembenahan estetika kota, salah satunya dengan merapikan jaringan kabel fiber optik yang selama ini semrawut di sejumlah kawasan permukiman.
Pemkot berencana menerapkan kebijakan “Satu Tiang Bersama”, sehingga berbagai provider tidak lagi memasang tiang masing-masing yang dinilai mengganggu tata kota.
DPRD Soroti Data Sosial
Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio dalam forum tersebut mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah daerah, terutama di sektor kesehatan.
Saat ini, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Cirebon telah mencapai 103 persen, yang berarti hampir seluruh warga telah terdaftar sebagai peserta.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya pembenahan data sosial (desil) agar berbagai program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.
Libatkan Berbagai Elemen
Forum konsultasi publik ini diikuti sekitar 130 peserta, baik secara luring maupun daring. Peserta berasal dari unsur legislatif, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum ini, pemerintah berharap aspirasi masyarakat yang muncul dalam Musrenbang maupun pokok-pokok pikiran DPRD dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang menjawab persoalan nyata di lapangan, seperti pengangguran hingga ketahanan infrastruktur menghadapi perubahan iklim.
Di akhir forum, Wali Kota Cirebon juga mengajak sektor swasta untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang selaras dengan prioritas pembangunan kota.
“Kolaborasi semua pihak sangat penting agar visi Cirebon SETARA berkelanjutan bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.
