BANDUNG, TINTAHIJAU.com – Tahap pertama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat resmi akan dibuka pada Selasa, 10 Juni 2025. Menyambut pelaksanaan seleksi masuk tingkat menengah atas tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan ada praktik titip menitip siswa sebagaimana yang kerap terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Dalam keterangannya pada Senin (9/6/2025), Dedi menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik kecurangan yang kerap terjadi dalam proses penerimaan siswa baru. Ia menyebutkan bahwa biasanya banyak siswa titipan yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk pejabat.
“Biasanya dengan sistem yang sekarang ini, suka banyak titipan, titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan. Pokoknya tidak ada titipan-titipan,” tegas Dedi.
Untuk memastikan integritas SPMB 2025 terjaga, Dedi telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk menolak segala bentuk titipan dari pihak manapun. Ia bahkan menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada kepala sekolah yang terbukti terlibat dalam praktik kecurangan.
“Kepala sekolah yang takut karena titipan memasukkan orang yang tidak berhak, maka saya akan berikan sanksi,” ujarnya.
Senada dengan Dedi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengungkapkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan SPMB bukan pada sistem yang ada, melainkan pada integritas para pelaksana dan masyarakat.
“SPMB sudah punya aturan baku, tapi masalahnya sering muncul bukan karena sistem, melainkan karena integritas yang lemah, baik dari penyelenggara maupun masyarakat,” kata Purwanto.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mencoba melakukan kecurangan dalam proses seleksi. Disdik Jabar, lanjut Purwanto, akan menindak tegas dengan menganulir peserta yang terbukti melanggar aturan selama proses verifikasi.
“Maka jangan coba-coba bermain. Kepada masyarakat kemudian ke sekolah karena di sistem akan kelihatan. Ada sanksi, Pak Gubernur sudah tegas di mana dalam peraturannya, kepala sekolah yang main-main akan diberikan tindakan tegas,” tandasnya.
Dengan komitmen ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap pelaksanaan SPMB 2025 dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.
