BANDUNG, TINTAHIJAU.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Bayu Satya Prawira (BSP), memberikan apresiasi sekaligus peringatan keras terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat yang dinilai cepat dan progresif, namun berpotensi menabrak mekanisme birokrasi jika tidak dikendalikan secara prosedural.
Bayu menilai, dalam setahun terakhir Gubernur menunjukkan semangat tinggi dalam mendorong pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dan pemerataan kesejahteraan melalui berbagai program inovatif.
“Secara pribadi saya menilai plus minus untuk KDM ini satu tahun sudah berjalan. Banyak hal yang dilakukan yang menurut saya sangat bagus. Beliau ingin infrastruktur semua Jawa Barat ‘lecir’, ingin Jabar ‘caang’ dengan program-programnya,” ujar Bayu usai Bukber bersama awak media di Subang, Selasa (24/2/2026).
Meski memuji visi yang dinilai visioner dan out of the box, Bayu menegaskan bahwa setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan anggaran publik, wajib mengikuti prosedur resmi.
Ia mengingatkan, Jawa Barat sebagai bagian dari negara hukum tidak bisa mengambil keputusan keuangan secara spontan tanpa melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD.
Ia mencontohkan respons cepat Gubernur saat meninjau korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, yang langsung menjanjikan bantuan sewa kontrakan bagi warga terdampak.
“Kebijakan beliau bagus, pro-rakyat. Hanya saja saya menilai ada beberapa hal yang ‘dadakan’. Seperti kemarin saat mengunjungi musibah longsor di KBB, beliau langsung berpikir warga jangan terus di pengungsian, berikan uang sewa kontrak. Tapi kan ada kendala, uang tidak bisa hari itu juga keluar karena mekanisme,” jelas Bayu.
Menurutnya, koordinasi internal pemerintahan harus tetap dijaga agar keputusan cepat tidak menimbulkan persoalan administratif dan hukum di kemudian hari.
“Harusnya Gubernur bisa menata bahasanya lagi. Jangan langsung ‘Pak Sekda, keluarkan hari ini’. Harus ada pertimbangan mekanisme, Sekda tidak bisa langsung mengeluarkan uang 1 M malam itu juga. Kasihan TAPD yang lain,” tambahnya.
Bayu menegaskan, kritik tersebut merupakan bentuk dukungan politik agar kolaborasi antara eksekutif dan legislatif berjalan lebih solid.
Ia juga mengapresiasi tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur yang disebut telah menembus angka di atas 90 persen, namun mengingatkan agar kinerja tinggi tetap dibarengi kepatuhan pada tata kelola pemerintahan dan aturan anggaran yang berlaku.
