SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah Kabupaten Subang memaparkan capaian kinerja pembangunan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang, Jumat (06/03/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurachman dan dihadiri Bupati Subang Reynaldy Putra Andita BR, Wakil Bupati Agus Masykur Rosyadi, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat serta undangan lainnya.
Dalam laporan yang disampaikan Bupati Subang, dari delapan indikator makro pembangunan yang menjadi bagian dari 30 indikator kinerja utama RPJMD, baru dua indikator yang berhasil melampaui target.
Sementara tiga indikator lainnya belum mencapai target, dan tiga indikator lainnya masih menunggu rilis data resmi dari instansi berwenang.
Salah satu capaian yang melampaui target adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2025, IPM Kabupaten Subang ditargetkan sebesar 72,20 poin, namun realisasinya mencapai 75,41 poin atau 104,45 persen dari target.
Jika dibandingkan dengan tahun 2024, IPM Subang juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 3,36 poin, dari 72,05 menjadi 75,41.
Capaian positif lainnya juga terlihat pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dari target 62,03 poin, realisasi pada 2025 mencapai 67,74 poin atau 109,21 persen dari target.
Capaian indikator makro tersebut disebut menjadi posisi awal pembangunan daerah dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang 2025–2029.
Selain indikator pembangunan, laporan juga memaparkan kinerja fiskal daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sebesar Rp3,57 triliun atau 97,97 persen dari target.
Pendapatan tersebut terutama ditopang oleh pendapatan transfer yang melampaui target hingga 100,87 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar 90,62 persen dari target.
Dari sisi belanja daerah, realisasi belanja operasi mencapai 94,52 persen dan belanja modal sebesar 92,59 persen.
Pemerintah Kabupaten Subang menilai secara umum pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 masih berada dalam kondisi fiskal yang stabil dan terkendali, meskipun terdapat deviasi pada beberapa komponen pendapatan dan belanja.
Ke depan, pemerintah daerah menegaskan optimalisasi PAD serta peningkatan kualitas belanja agar lebih berdampak terhadap pencapaian sasaran strategis daerah akan menjadi fokus utama pembangunan.
