JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) merespons keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan kapal-kapal rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur, Senin (18/5/2026). Di antara awak yang ditangkap, terdapat sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang beberapa di antaranya berprofesi sebagai jurnalis.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan saat ini setidaknya ada 10 kapal yang telah ditangkap oleh militer Israel, termasuk Kapal Josef. Berdasarkan informasi Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), seorang WNI bernama Andi Angga Prasadewa (delegasi GPCI – Rumah Zakat) berada di Kapal Josef. Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis bernama Bambang Noroyono hingga kini belum dapat dihubungi.
“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Yvonne dalam keterangan resminya, Senin malam seperti yang dilansir dari laman KOMPAS.tv.
“Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), di kapal Josef diinformasikan terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI – Rumah Zakat,” tuturnya.
“Kapal yg membawa jurnalis An. Bambang Noroyono sampai saat ini masih belum dapat dihubungi dan belum diketahui status dari kapal termasuk Sdr. Bambang Noroyono yang berada di kapal tersebut,” tambahnya.
Mengingat situasi lapangan yang sangat dinamis, Pemerintah Indonesia menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak Israel atas keselamatan para relawan dan jurnalis internasional. Kemlu RI mendesak agar seluruh awak dan kapal segera dibebaskan tanpa syarat.
“Kementerian Luar Negeri mendesak Pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan,” ucapnya.
“Serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional,” sambungnya.
Sebagai langkah penyelamatan, Kemlu RI melalui Direktorat Perlindungan WNI kini bergerak cepat berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman. Langkah kontingensi dan rencana pemulangan telah disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan.
“Sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan,” katanya.
“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” imbuh Yvonne.
