MAJALENGKA, TINTAHIJAU.COM – Keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Majalengka mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Bupati Majalengka Eman Suherman memastikan program perbaikan jalan dan jembatan terus berjalan secara bertahap meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Dalam keterangannya di Pendopo Gedung Negara Majalengka, Rabu (17/6/2026), Eman mengakui masyarakat berhak menyampaikan kritik dan harapan terhadap kondisi infrastruktur yang belum optimal.
“Ketika masyarakat melihat jalan yang seharusnya baik tetapi masih rusak, tentu mereka berhak mempertanyakannya. Kami memahami aspirasi itu dan akan membuktikan komitmen melalui program pembangunan yang sudah dirancang untuk tahun 2026,” ujar Eman.
Menurutnya, tahun 2026 menjadi momentum awal pelaksanaan program pembangunan yang sepenuhnya disusun oleh dirinya bersama Wakil Bupati. Namun, upaya tersebut tidak lepas dari tantangan fiskal yang cukup berat.
Ia menjelaskan, beberapa tahun lalu APBD Majalengka masih berada di kisaran Rp3,5 triliun dengan alokasi infrastruktur mencapai Rp350 miliar hingga Rp400 miliar. Kini kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan menjadi sekitar Rp2,9 triliun, sementara anggaran infrastruktur hanya tersisa Rp74 miliar.
Selain persoalan anggaran, proses pengadaan pekerjaan melalui sistem e-katalog dan mekanisme tender juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah aturan teknis menyebabkan proses pelaksanaan proyek tidak bisa dilakukan secara instan meski kebutuhan masyarakat sangat mendesak.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemkab Majalengka aktif mencari dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat. Upaya itu membuahkan hasil dengan diperolehnya bantuan lebih dari Rp100 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Beberapa bantuan yang berhasil diperoleh di antaranya anggaran sekitar Rp41 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jembatan, perbaikan ruas Bantarujeg-Talaga-Malausma, pembangunan jalan Jatiwangi-Tonjong senilai Rp12 miliar, serta pembukaan akses Jatilima sebesar Rp10 miliar.
Dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Majalengka juga mendapatkan bantuan Rp21 miliar untuk ruas Bongas-Bantarwaru yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan, serta Rp14 miliar untuk ruas Besi-Beber yang telah rampung dikerjakan. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp13 miliar dialokasikan untuk perbaikan ruas Payung-Sadarehe.
Saat ini terdapat 248 titik pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Dari jumlah tersebut, sekitar 100 paket pekerjaan telah mulai dikerjakan di berbagai wilayah.
Pemkab Majalengka menargetkan tingkat kemantapan jalan dan penyelesaian pekerjaan infrastruktur dapat mencapai 92,5 persen hingga akhir tahun anggaran 2026.
Eman meminta masyarakat memberikan waktu agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
“Kami terus berupaya memperjuangkan bantuan dari provinsi dan pusat agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan lebih maksimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
Sementara itu, warga Kecamatan Talaga, Sudirman (48), menilai langkah pemerintah daerah mencari tambahan anggaran dari luar daerah merupakan keputusan yang tepat.
“Kalau hanya mengandalkan APBD tentu akan berat. Yang penting sekarang target yang disampaikan bisa direalisasikan sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Sukahaji, Maman (55). Ia berharap perbaikan jalan dapat segera dirasakan masyarakat karena infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga.
“Jalan yang baik akan memperlancar mobilitas dan usaha masyarakat. Mudah-mudahan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah bisa membawa perubahan nyata bagi Majalengka,” pungkasnya.
