Pelantikan selalu menghadirkan harapan. Ada wajah-wajah baru, jabatan baru, dan janji-janji baru. Namun, masyarakat Subang sudah terlalu sering menyaksikan seremoni yang megah berakhir tanpa perubahan yang terasa.
Karena itu, pelantikan 18 pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang seharusnya tidak dimaknai sebagai perayaan, melainkan peringatan. Peringatan bahwa sejak sumpah jabatan diucapkan, waktu mulai menghitung. Publik akan menilai, bukan dari ucapan, melainkan dari hasil kerja.
Bupati Subang meminta roda pemerintahan “lebih ngebut”. Pesan itu sederhana, tetapi berat. Sebab, birokrasi selama ini kerap dikritik lambat, berbelit, dan terlalu sibuk mengurus administrasi daripada menyelesaikan persoalan masyarakat.
Masalah yang menunggu pun bukan sedikit. Masih ada ruang kelas rusak yang mengancam keselamatan siswa. Jalan yang dikeluhkan warga. Pelayanan publik yang belum sepenuhnya cepat. Hingga target investasi dan pembangunan yang membutuhkan birokrasi yang gesit, bukan birokrasi yang gemar rapat tanpa ujung.
Jabatan baru bukan berarti mulai dari nol. Justru masyarakat berharap para pejabat yang dilantik tidak menghabiskan berbulan-bulan hanya untuk beradaptasi. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama berada dalam sistem pemerintahan. Mereka tahu persoalannya, tahu solusinya, dan kini memiliki kewenangan untuk bertindak.
Yang perlu dihindari adalah penyakit birokrasi yang paling berbahaya: merasa cukup hanya karena sudah dilantik. Padahal, pelantikan bukan prestasi. Prestasi baru lahir ketika masyarakat benar-benar merasakan perubahan.
Tidak ada lagi ruang bagi pejabat yang hanya pandai menyusun laporan, tetapi minim turun ke lapangan. Tidak ada lagi alasan menunggu instruksi untuk menyelesaikan persoalan yang sudah jelas terlihat. Dan tidak ada lagi budaya saling melempar tanggung jawab ketika program tidak berjalan.
Lebih dari itu, pejabat publik harus menyadari bahwa mereka bekerja dengan uang rakyat. Setiap rupiah dalam APBD harus menghasilkan manfaat nyata. Setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap keputusan harus berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau kenyamanan birokrasi.
Ketua DPRD Subang mengingatkan agar pejabat melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Pesan ini sederhana, tetapi sering terlupakan ketika jabatan mulai menghadirkan fasilitas, kewenangan, dan gengsi.
Hari ini masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang pandai berbicara. Masyarakat membutuhkan pejabat yang berani mengambil keputusan, mau mendengar kritik, mudah ditemui, dan cepat menyelesaikan persoalan.
Jangan sampai lima tahun berlalu hanya menyisakan tumpukan dokumen, foto-foto kegiatan, dan laporan serapan anggaran, sementara persoalan mendasar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.
Pada akhirnya, masyarakat tidak akan mengingat siapa yang dilantik pada 3 Juli 2026. Yang akan dikenang adalah siapa yang berhasil meninggalkan jejak perubahan.
Karena sejarah tidak mencatat berapa kali seseorang dilantik. Sejarah hanya mencatat apa yang dikerjakannya untuk rakyat.
