JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil membukukan realisasi pendapatan yang dikelola sebesar Rp2.271,53 triliun sepanjang tahun 2025. Pencapaian ini diraih berkat performa positif dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak perdagangan internasional yang tetap ekspansif, kendati situasi ekonomi dunia sedang tidak menentu.
Laporan kinerja keuangan tersebut dipaparkan langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
“Di tengah situasi global yang penuh tantangan, optimalisasi pendapatan negara terus dilaksanakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan mendukung aktivitas ekonomi nasional,” kata Purbaya dikutip dari Breaking News KompasTV.
Perdagangan Internasional dan PNBP Jadi Penopang
Dalam penjelasannya, Purbaya mengungkapkan bahwa pertumbuhan di dua sektor andalan tersebut menjadi pilar penting yang mendongkrak total pendapatan negara dari perolehan tahun lalu.
“Pendapatan yang berasal dari pajak perdagangan internasional serta PNBP tetap tumbuh masing-masing 6,43 persen dan 9,77 persen dari tahun sebelumnya,” ucap Purbaya.
Untuk menjaga tren positif ini, Kemenkeu konsisten menjalankan pembenahan di sektor perpajakan. Langkah yang diambil meliputi modernisasi sistem administrasi, peningkatan kesadaran wajib pajak, integrasi teknologi digital, hingga pengetatan kontrol lewat pemanfaatan data.
Di sisi lain, perbaikan pengelolaan PNBP difokuskan pada pemanfaatan kekayaan alam dan manajemen aset milik negara secara lebih maksimal. Strategi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus mempertegas andil PNBP terhadap postur kas negara.
Menjaga Keseimbangan Dunia Usaha
Kendati fokus mengejar target pendapatan, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan abai terhadap kondisi sektor riil. Kebijakan fiskal yang dirancang tetap memprioritaskan titik keseimbangan agar dunia usaha tidak tertekan.
“Pendapatan negara yang kuat menjadi prasyarat utama untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional,” sebutnya.
Ke depan, Kemenkeu berkomitmen untuk menuntaskan agenda reformasi fiskal. Beberapa program prioritas yang akan dilanjutkan antara lain mencakup perluasan basis penerimaan baru, peningkatan efisiensi pengelolaan aset negara, serta penguatan fungsi APBN sebagai motor pembangunan dan penahan gejolak ekonomi.
Sumber: Kompas
