Setiap menjelang musim mudik, satu isu yang hampir selalu muncul ke permukaan adalah penggunaan kendaraan dinas oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi, terutama untuk pulang kampung.
Fenomena ini mungkin terlihat sederhana, sekadar kendaraan yang dipakai perjalanan keluarga.
Namun jika ditelaah lebih dalam, persoalan ini sesungguhnya menyentuh hal yang lebih mendasar: moralitas pejabat publik.
Mobil dinas sejatinya adalah fasilitas negara yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Artinya, kendaraan tersebut melekat pada fungsi pelayanan publik, bukan pada kepentingan pribadi pejabat yang menggunakannya.
Ketika mobil dinas dipakai untuk mudik, apalagi bersama keluarga, maka batas antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi menjadi kabur.
Di sinilah moralitas pejabat publik diuji.
Secara administratif, mungkin ada instansi yang memperbolehkan penggunaan kendaraan dinas selama masa libur tertentu.
Namun moralitas publik tidak selalu identik dengan sekadar kepatuhan pada aturan tertulis. Seorang pejabat publik seharusnya memiliki sensitivitas etik yang lebih tinggi daripada sekadar mencari celah regulasi.
Sebab kendaraan dinas bukan hanya soal kendaraan. Ia adalah simbol kepercayaan publik.
Masyarakat yang membayar pajak tentu berharap fasilitas negara digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pelayanan.
Ketika kendaraan dinas digunakan untuk perjalanan mudik, publik bisa melihatnya sebagai bentuk pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Bahkan jika secara teknis diperbolehkan, secara moral praktik ini tetap menyisakan pertanyaan.
Apakah pantas fasilitas negara digunakan untuk kepentingan keluarga?
Dalam perspektif agama, persoalan amanah jabatan memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa setiap amanah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jabatan publik, termasuk seluruh fasilitas yang melekat di dalamnya, adalah amanah yang harus digunakan sesuai peruntukannya.
Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras kepada para pemegang amanah agar tidak menyalahgunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatan.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih dari hasil pekerjaannya itu, maka itu adalah ghulul (pengkhianatan) yang akan ia bawa pada hari kiamat.”
Hadis ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan fasilitas jabatan, sekecil apa pun, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah.
Di tengah berbagai persoalan pelayanan publik yang masih jauh dari ideal—mulai dari infrastruktur yang belum merata hingga pelayanan birokrasi yang sering lambat—penggunaan mobil dinas untuk mudik bisa memunculkan kesan bahwa pejabat lebih menikmati fasilitas kekuasaan daripada memikirkan tanggung jawab jabatan.
Padahal, kepemimpinan publik seharusnya dibangun di atas keteladanan.
Pejabat publik yang memiliki integritas tinggi justru akan berusaha menjaga jarak antara fasilitas jabatan dengan kepentingan pribadi. Bahkan dalam situasi ketika aturan tidak secara tegas melarang, sikap menahan diri justru menunjukkan kualitas moral seorang pemimpin.
Dalam tradisi Islam, kepemimpinan bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Mudik memang tradisi yang sangat manusiawi. Setiap orang ingin pulang bertemu keluarga dan merayakan kebersamaan.
Namun ketika seseorang memegang jabatan publik, ada tanggung jawab moral tambahan yang harus dijaga.
Jabatan publik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal amanah.
Karena itu, polemik penggunaan mobil dinas untuk mudik seharusnya tidak berhenti pada soal boleh atau tidak boleh. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pejabat publik memaknai amanah jabatan yang mereka emban.
Apakah fasilitas negara dipandang sebagai hak yang bisa dinikmati, atau sebagai titipan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab?
Jawaban atas pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan menentukan kualitas moralitas pejabat publik di negeri ini.
