Megapolitan

‎Pemkab Majalengka Tekan Penggunaan BBM, Bupati Dorong ASN Berhemat dan Kurangi Seremonial‎‎

×

‎Pemkab Majalengka Tekan Penggunaan BBM, Bupati Dorong ASN Berhemat dan Kurangi Seremonial‎‎

Sebarkan artikel ini

Majalengka, TINTAHIJAU.COM — Bupati Majalengka, Eman Suherman, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi, termasuk penerapan work from home (WFH) dan penghematan operasional, mampu menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.‎‎

Hal tersebut disampaikan Eman di sela kegiatan peringatan Hari Otonomi Daerah di lingkungan Pemkab Majalengka, Senin (27/4/2026).

‎‎Menurutnya, dampak kenaikan harga BBM memang dirasakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun demikian, ia melihat adanya respons positif dari aparatur sipil negara (ASN) dalam menyikapi kondisi tersebut.‎‎

“Terasa memang ketika harga BBM naik. Tapi alhamdulillah rekan-rekan di lingkungan Pemda bisa melaksanakan langkah-langkah penghematan untuk mengantisipasi gejolak kenaikan BBM,” ujar Eman.‎‎

Ia mengungkapkan, sejumlah ASN mulai mengubah kebiasaan dalam mobilitas sehari-hari, seperti menggunakan sepeda, sepeda motor, hingga berbagi kendaraan saat berangkat ke kantor. Bahkan, beberapa kepala dinas terlihat tidak lagi menggunakan mobil dinas.

‎‎“Saya lihat ada yang pakai sepeda motor, ada juga yang diantar, tidak membawa kendaraan sendiri. Ini menunjukkan ASN sudah mulai beradaptasi dengan kondisi kenaikan BBM,” katanya.‎‎

Selain penghematan transportasi, Pemkab Majalengka juga melakukan penyesuaian pada kegiatan operasional.

Eman menegaskan, pihaknya akan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan lebih memprioritaskan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

‎‎“Sesuai arahan pemerintah, kita hindari kegiatan seremonial. Fokus pada pekerjaan yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Ini strategi agar kinerja tetap maksimal tanpa pemborosan,” jelasnya.‎‎

Terkait kegiatan di luar yang tidak terakomodasi anggaran, Eman menyebut bahwa hal tersebut menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh pejabat. “Risiko itu pasti ada, karena memang tidak masuk dalam anggaran,” pungkasnya.