BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Proses peralihan aktivitas layanan transportasi dari Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, dipastikan tidak berjalan sesuai rencana. Sejumlah armada bus memutuskan tetap bertahan dan menolak pindah, meskipun kebijakan penutupan terminal tersebut resmi diberlakukan hari ini.
Terminal Cicaheum, yang selama ini menjadi pusat perjalanan warga Bandung menuju wilayah timur Pulau Jawa (seperti Yogyakarta, Wonosobo, Solo, hingga Surabaya), rencananya akan dialihfungsikan menjadi depo Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Namun, di lapangan, bus-bus terpantau masih aktif mengangkut penumpang ke berbagai rute luar provinsi maupun trayek lokal seperti Garut dan Tasikmalaya.
Kondisi ini dipicu oleh ketidakjelasan informasi dari pihak berwenang serta polemik kompensasi bagi para pedagang yang terdampak pengosongan terminal. Safrudin, salah seorang petugas bagian tiket, menyatakan bahwa penolakan ini merupakan bentuk solidaritas karena belum adanya titik terang bagi nasib para pedagang.
“Gini, mas. Di sini kan bukan hanya ada bus yah, ada pedagang juga. Nah pedagang itu belum dapet kejelasan soal kompensasinya. Makanya, kita mah belum mau pihak ke Leuwipanjang karena kebijakannya juga belum ada kejelasan,” kata Safrudin seperti yang dilansir dari laman detikJabar, dikutip Kamis (28/5/2026) .
Hingga saat ini, para kru bus masih memilih bertahan dan enggan bergeser ke Leuwipanjang sampai tuntutan para pedagang diakomodasi dengan jelas.
“Belum tahu, kita mah ngikut yang lain aja. Kasihan soalnya, mas, kalau misalkan dibongkar gitu aja, mau nyari duit ke mana lagi pedagangnya,” ucapnya.
Selain masalah kompensasi, penolakan juga datang karena pertimbangan teknis operasional. Pengalihan ini dinilai menambah beban biaya operasional awak bus tanpa jaminan keterpenuhan penumpang.
“Di Leuwipanjang juga sama, a, sepi. Penumpangnya sedikit. Toh lewatnya mah nanti ke sini-sini juga, kan malah nambah lagi buat biaya BBM-nya,” kata Yanto, seorang warga setempat.
“Jadi kalau kata saya mah, kalau mau bikin kebijakan, sosialisasiin dulu yang matang. Jangan ujug-ujug malah bikin aturan semaunya aja,” pungkasnya.
