Majalengka, TINTAHIJAU.COM — Program *GEMA INSAN* (Gerakan Majalengka Infaq dan Sodaqoh Nyata) yang diluncurkan dalam rangka Hari Jadi Majalengka ke-535 mendapat sambutan beragam dari masyarakat.
Salah satu tanggapan datang dari Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Majalengka, Alan Barok menyampaikan pandangannya dalam sebuah pernyataan kritis berjudul, “Kepedulian Sosial atau Pengalihan Tanggung Jawab Negara?”
Dalam keterangannya, Alan mengapresiasi semangat solidaritas yang diusung Bupati Eman dan Wakil Bupati Dena melalui program GEMA INSAN.
“Mengajak masyarakat untuk peduli lewat infaq dan shodaqoh memang terasa mulia, apalagi jika tujuannya mempererat empati dan kebersamaan,” ungkapnya, Kamis (05/06/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa harus ada garis tegas antara inisiatif sosial dan tanggung jawab konstitusional negara.
Menurutnya, ketika pemerintah memfasilitasi penghimpunan dana dari rakyat untuk disalurkan ke kelompok rentan, maka hal itu bukan lagi sekadar amal, melainkan sudah masuk ke wilayah mandat negara.
“GEMA INSAN memang diklaim sebagai gerakan sukarela, tapi ketika negara yang memfasilitasi penghimpunan dan distribusinya, maka kita harus bertanya: kenapa negara memilih mengajak rakyat patungan, alih-alih memperkuat jaminan sosial yang layak?” jelasnya.
Ia mengutip Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” untuk memperkuat argumennya bahwa kesejahteraan warga tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada logika karitas atau sukarela.
Lebih jauh, Alan juga mengkritik sistem penghargaan yang diberikan kepada desa-desa yang berhasil mengumpulkan dana terbanyak. Ia menilai hal itu berpotensi menimbulkan “kompetisi empati” yang keliru arah.
“Keadilan sosial bukan soal siapa paling dermawan, tapi bagaimana negara memastikan tak seorang pun tercecer dari perlindungan,” tegasnya.
Sebagai alternatif, ia mendorong agar Hari Jadi Majalengka dimanfaatkan untuk meluncurkan program berbasis data kemiskinan.
“Alih-alih seremoni, lebih berdampak bila ada program seperti bansos otomatis berbasis NIK, pembebasan iuran sekolah anak yatim, atau revitalisasi rumah warga miskin dengan APBD,” ujarnya.
Alan menutup pernyataannya dengan harapan bahwa program seperti GEMA INSAN tidak berhenti pada romantisme sosial, tetapi menjadi pengingat bahwa negara harus lebih dulu hadir dan bertanggung jawab dalam pembangunan sosial.
