Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah Kabupaten Majalengka tengah mengkaji ulang luasan lahan pertanian sebagai langkah menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan dan kebutuhan investasi daerah.
Hal ini disampaikan Bupati Majalengka, Eman Suherman, di sela kegiatan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), Senin (4/5/2026).
Menurut Eman, saat ini luas lahan baku sawah di Majalengka tercatat sekitar 50.442 hektare. Namun angka tersebut dinilai masih perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, terutama terhadap sejumlah kawasan yang telah beralih fungsi atau memiliki status khusus.
“Kami sedang berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk ATR/BPN dan KPK, untuk menyesuaikan kembali data lahan sawah. Ada beberapa kawasan seperti milik pertahanan, aerocity, dan kehutanan yang perlu dikeluarkan dari perhitungan,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah area yang diusulkan tidak masuk dalam lahan baku sawah, di antaranya kawasan milik pertahanan sekitar 1.200 hektare, kawasan aerocity sekitar 3.800 hektare, serta kawasan hutan dan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) lebih dari 1.000 hektare.
Dengan penyesuaian tersebut, Pemkab Majalengka mengacu pada kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sebelumnya telah ditetapkan sekitar 37 ribu hektare. Angka ini dinilai masih mampu menjaga ketahanan pangan daerah, sekaligus memberi ruang bagi pengembangan investasi.
“Kalau kita dipatok di angka terlalu besar, investasi akan sulit masuk. Padahal kita juga butuh pertumbuhan ekonomi. Jadi harus ada keseimbangan,” jelasnya.
Meski demikian, Eman memastikan bahwa komitmen terhadap ketahanan pangan tetap menjadi prioritas. Ia menyebut, dengan luas lahan yang ada saat ini, Majalengka masih mampu mencatat surplus produksi beras hingga sekitar 660 ribu ton pada 2025.
Pemkab, lanjutnya, juga terus menghitung kebutuhan ideal lahan sawah dengan mempertimbangkan produktivitas dan dukungan teknologi pertanian. Upaya ini diharapkan mampu menjaga posisi Majalengka sebagai salah satu daerah penopang pangan di Jawa Barat.
“Prinsipnya, kita ingin ketahanan pangan tetap kuat, tapi investasi juga bisa berjalan. Ini yang sedang kita formulasikan,” pungkasnya.
