JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai kelanjutan proyek Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Sebelumnya, Purbaya sempat melontarkan wacana bahwa PFII kemungkinan besar tidak akan dibangun di kawasan IKN dengan alasan wilayah baru tersebut dinilai masih terlalu sepi.
Saat dimintai tanggapan oleh awak media di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (16/7), mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut memilih untuk tidak banyak berkomentar. Basuki menegaskan bahwa keputusan terkait lokasi dan kebijakan PFII sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Saya nggak tahu itu, itu dari beliau, dari Pemerintah Pusat,” ujar Basuki singkat di hadapan wartawan.
Sudah Siapkan Financial Center Seluas 260 Hektar
Meski PFII menjadi domain pemerintah pusat, Basuki menjelaskan bahwa IKN sebenarnya telah merancang dan memiliki kawasan pusat finansial tersendiri, yakni Nusantara Financial Center. Kawasan ini diproyeksikan menjadi distrik bisnis modern yang strategis. Berdasarkan catatan teknis, pusat keuangan ini akan menempati lahan seluas 260 hektar, di dalam zonasi pusat bisnis kependudukan yang lebih luas mencapai 3.000 hektar pada Wilayah Pengembangan Kedua IKN. Basuki bahkan sempat menyamakan konsep distrik finansial masa depan ini dengan kawasan elite Sudirman Central Business District (SCBD) yang ada di Jakarta.
Saat ini, geliat aktivitas di kawasan tersebut sudah mulai tampak dengan masuknya sejumlah sektor perbankan nasional, termasuk jajaran bank milik negara (Himbara) serta swasta dan bank daerah.
“Oh sudah, sudah ada kawasannya. Yang sementara ini kan Himbara, Himbara kan sudah ada di sana. 6 bank yang mau mulai bangun juga tahun ini. BTN, BNI, BRI, Mandiri, BCA, Kaltimtara,” urai Basuki menjelaskan progres di lapangan.
Alasan Menkeu: IKN Masih Terlalu Sepi
Silang pendapat ini bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada awal bulan lalu, tepatnya Kamis (2/7). Sang Bendahara Negara secara blak-blakan menilai bahwa IKN belum ideal untuk menampung megaproyek pusat keuangan internasional karena indikator populasi dan keramaian yang masih sangat minim.
“Sampai sekarang saya belum tahu. (IKN?) Mungkin nggak, terlalu sepi di IKN,” kata Purbaya kala itu, merujuk pada masih sepinya jumlah penduduk maupun kunjungan fisik di ibu kota baru tersebut. Kendati demikian, masuknya investasi perbankan tahun ini diharapkan mampu menjadi pemantik awal keramaian di kawasan bisnis IKN.
Sumber: detikFinance
