JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memfokuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah-wilayah dengan angka kemiskinan dan prevalensi stunting yang tinggi. Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan kecukupan gizi anak bangsa, khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa penyaluran MBG akan mengandalkan pemetaan berbasis data agar distribusi di lapangan tepat sasaran.
“Dari data yang kami terima, terdapat wilayah rawan pangan, wilayah dengan penduduk miskin, serta daerah dengan prevalensi masalah gizi yang menjadi dasar penentuan prioritas pelaksanaan program,” ujar Sony di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Data yang dikantongi oleh BGN saat ini mencakup ratusan kabupaten dan kota yang akan menjadi lokus utama intervensi. Sony menekankan bahwa pendekatan berbasis data ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya program yang salah sasaran dan memastikan kelompok rentan terlayani secara optimal.
“Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG benar-benar terarah kepada wilayah yang membutuhkan. Dengan data yang terarah, intervensi program dapat difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan,” jelasnya lebih lanjut.
Berdasarkan sasaran program, kelompok prioritas penerima manfaat MBG ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga mencakup:
- Ibu hamil
- Ibu menyusui
- Anak bawah lima tahun (Balita)
- Santri
Pihak BGN menegaskan bahwa pemanfaatan data wilayah prioritas ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program, sekaligus menjamin pemerataan akses layanan gizi di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai tindak lanjut dan upaya percepatan pelaksanaan program tersebut, BGN baru saja merampungkan Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Penerima Manfaat Program MBG yang diselenggarakan pada 23 April 2026 di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta. Melalui koordinasi ini, diharapkan sinkronisasi data dari berbagai daerah dapat segera dieksekusi menjadi tindakan nyata di lapangan.
Sumber: detikHealth
