SUBANG, TINTAHIJAU.com, – Anggota DPRD Jawa Barat, dr. Encep Sugiana, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses di empat titik. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam program pembangunan tahun 2027.
Encep mengatakan, salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat adalah harapan agar bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali digulirkan.
“Masyarakat sangat membutuhkan dan mengharapkan agar bantuan hibah dan bantuan sosial itu digulirkan kembali sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Memang di tahun 2025–2026 bantuan hibah bansos dari Provinsi Jawa Barat tidak ada,” ujar Encep.
Ia menambahkan, warga berharap pada tahun 2027 bantuan hibah dan bansos tersebut bisa kembali diadakan, bahkan dengan nilai yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana keagamaan seperti masjid, mushola, pondok pesantren, hingga lembaga keagamaan lainnya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi di sektor pendidikan, khususnya terkait dukungan terhadap sekolah swasta.
Encep menjelaskan, sebelumnya terdapat program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang masih berjalan hingga tahun 2025. Namun sejak 2026 program tersebut tidak lagi tersedia sehingga sekolah swasta berharap adanya perhatian pemerintah daerah melalui program pengganti.
“Sekolah-sekolah swasta sangat berharap tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah terkait biaya operasional pendidikan. Karena mayoritas siswa yang bersekolah di swasta berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas,” katanya.
Ia menambahkan, banyak guru di sekolah swasta yang belum memiliki sertifikasi sehingga penghasilan mereka sangat bergantung pada kemampuan sekolah. Sementara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat digunakan untuk membayar gaji guru.
Selain pendidikan, warga juga menyampaikan keluhan terkait layanan kesehatan, khususnya mengenai pencoretan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menurut Encep, kondisi tersebut cukup mengejutkan masyarakat, terutama bagi warga yang memiliki penyakit kronis dan membutuhkan layanan kesehatan secara rutin.
“Masyarakat berharap program Universal Health Coverage (UHC) bisa dilaksanakan di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat sehingga seluruh masyarakat bisa tercover BPJS melalui program pemerintah daerah,” ujarnya.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan program rumah tidak layak huni (Rutilahu). Warga berharap program tersebut terus digulirkan dengan jumlah bantuan yang lebih banyak.
“Program rutilahu diharapkan terus berjalan sehingga rumah-rumah yang kondisinya tidak layak huni bisa mendapatkan bantuan renovasi dari pemerintah provinsi,” katanya.
Tak hanya itu, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian warga, terutama terkait penerangan jalan dan perbaikan jalan desa maupun jalan lingkungan.
Menurut Encep, masyarakat berharap adanya dukungan pemerintah provinsi untuk pembangunan jalan desa serta penerangan jalan, termasuk di kawasan perumahan yang sudah tidak lagi mendapatkan perhatian dari pihak pengembang.
“Penerangan jalan desa dan juga perbaikan jalan lingkungan menjadi tuntutan masyarakat. Mereka berharap ada bantuan keuangan untuk pembangunan jalan desa sehingga konektivitas wilayah bisa lebih baik dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM,” jelasnya.
Encep menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat menunjukkan bahwa dukungan program pemerintah provinsi masih sangat dibutuhkan.
“Karena itu saya sangat mensupport pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuka ruang bagi kegiatan pemberian hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat yang memang membutuhkan dukungan dari pemerintah,” pungkasnya.
