SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa donasi sebesar Rp500 juta dari Raffi Ahmad akan difokuskan untuk mendukung perbaikan infrastruktur terdampak banjir Pantura.
Penegasan tersebut disampaikan saat Sekda menghadiri Rapat Tindak Lanjut Persiapan Penanganan Tanggul Jebol Dampak Banjir Pantura yang digelar di Ruang Rapat Bupati I (RRB) Setda Kabupaten Subang, Jumat (20/02/2026).
Rapat membahas langkah percepatan penanganan tanggul-tanggul yang jebol akibat banjir di wilayah Pantura, sekaligus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam fase pemulihan pascabencana.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Setda Kabupaten Subang, H. Rahmat Effendi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa langkah konkret penanganan tanggul segera dipastikan berjalan, terutama pada titik-titik kritis.
“Pemanfaatan donasi dari Raffi Ahmad sebesar Rp500 juta akan difokuskan untuk mendukung penanganan pascabanjir, khususnya pada perbaikan infrastruktur yang terdampak,” ujarnya.
Dalam arahannya, Kang Asep Nuroni mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran di lapangan selama penanganan banjir yang terjadi sejak pertengahan Januari hingga Februari. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, banjir tersebut berdampak signifikan terhadap infrastruktur vital masyarakat.
Ia menjelaskan, fokus penanganan tanggul dilakukan setelah status tanggap darurat resmi dicabut pada 6 Februari 2026. Memasuki fase pemulihan, perhatian pemerintah diarahkan pada percepatan rehabilitasi infrastruktur agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
“Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, rapat ini menjadi langkah konkret untuk mempercepat proses pemulihan,” tegasnya.
Adapun pembahasan rapat menitikberatkan pada akselerasi penanganan fisik, terutama di sepanjang jalur Sungai Cipunagara dan Sungai Ciasem yang menjadi titik rawan terdampak.
Percepatan penanganan tanggul jebol menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga serta keberlangsungan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah terdampak.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Daerah I, Kepala Dinas PUPR, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Sosial, tujuh camat dari wilayah terdampak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala BP4D.
