Setiap 2 Mei, peringatan Hari Pendidikan Nasional kembali hadir dengan tema besar dan optimisme yang berulang. Tahun ini, “Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” terdengar nyaris sempurna.
Namun justru di situlah persoalannya: terlalu ideal di tengah realitas pendidikan yang masih timpang.Kita berbicara tentang “semesta”, sementara di banyak tempat, ruang kelas belum sepenuhnya layak disebut ruang belajar. Gagasan besar seringkali melompat jauh dari kondisi dasar yang belum terselesaikan.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai proses memerdekakan manusia seolah makin menjauh dari praktik hari ini. Pendidikan kerap terjebak dalam rutinitas administratif, target angka, dan perubahan kebijakan yang lebih cepat daripada kesiapan di lapangan. Dalam konteks itu, “partisipasi semesta” patut dipertanyakan: siapa yang benar-benar terlibat, dan siapa yang sekadar diminta menyesuaikan diri?
Ketimpangan pendidikan bukan isu baru, tetapi juga belum benar-benar usai. Perbedaan antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil masih mencolok. Di satu sisi, ada sekolah yang membicarakan kecerdasan buatan dan literasi digital tingkat lanjut. Di sisi lain, masih ada sekolah yang kekurangan guru tetap, akses internet, bahkan buku pelajaran.
Masalah ini diakui setiap tahun, tetapi solusi yang hadir seringkali parsial. Pemerataan masih dimaknai sebagai distribusi bantuan, bukan distribusi kualitas. Padahal, pendidikan bermutu ditentukan oleh kualitas guru, kepemimpinan sekolah, dan budaya belajar—bukan sekadar fasilitas fisik.
Guru disebut sebagai ujung tombak, tetapi dalam praktiknya sering menjadi penyangga kebijakan. Perubahan kurikulum, sistem asesmen, hingga beban administrasi, semuanya bermuara pada guru. Ironisnya, tidak semua guru mendapatkan dukungan dan pelatihan yang memadai.
Kita menuntut guru untuk kreatif dan adaptif, tetapi kerap abai pada waktu, sumber daya, dan ruang yang mereka miliki. Banyak energi pedagogis terkuras oleh tugas administratif yang tidak relevan dengan proses belajar.
Jika “partisipasi semesta” dimaknai serius, maka guru harus dilindungi dari beban yang tidak perlu, diperkuat kapasitasnya, dan diberi otonomi profesional. Tanpa itu, yang terjadi hanyalah redistribusi beban, bukan perbaikan sistem.
Di ruang kelas, murid masih dihadapkan pada dilema klasik: belajar untuk memahami atau sekadar mengejar nilai. Orientasi terhadap angka belum sepenuhnya berubah, meski istilah baru seperti “pembelajaran mendalam” mulai diperkenalkan.
Padahal, tantangan masa depan menuntut lebih dari sekadar kemampuan menjawab soal. Murid membutuhkan daya pikir kritis, empati, kolaborasi, dan ketahanan mental—hal-hal yang tidak lahir dari pembelajaran yang dangkal.
Peran orang tua pun sering disebut krusial, tetapi tidak semua memiliki kapasitas atau kesempatan untuk terlibat aktif. Sebagian masih memaknai pendidikan sebatas nilai akademik, tanpa memberi ruang pada perkembangan karakter. Akibatnya, tekanan pada anak meningkat, sementara makna pendidikan menyempit.
Jika partisipasi benar-benar ingin diperluas, pemberdayaan orang tua harus dilakukan secara serius—bukan sekadar sosialisasi formal, melainkan melalui pendekatan yang membangun kesadaran dan kapasitas.
Di sisi lain, jarak antara kebijakan dan implementasi masih menjadi persoalan klasik. Program diluncurkan dengan semangat besar, tetapi tidak selalu diikuti kesiapan di lapangan. Sekolah negeri dan swasta pun belum sepenuhnya diposisikan setara, padahal keduanya memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan di daerah terpencil bahkan kerap diperlakukan sebagai versi minimal dari standar nasional. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan soal keadilan. Jika prinsip “untuk semua” ingin ditegakkan, maka tidak boleh ada standar ganda.Istilah “partisipasi semesta” memang terdengar inklusif, tetapi tanpa pembagian peran yang jelas, ia berisiko menjadi kabur. Dunia usaha, komunitas, lembaga keagamaan, hingga media—semuanya memiliki potensi kontribusi. Namun tanpa orkestrasi yang terarah, kontribusi itu hanya berjalan sendiri-sendiri.
Pada akhirnya, Hardiknas tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia harus menjadi momentum refleksi yang jujur sekaligus titik tekan untuk perubahan yang nyata.
Pertanyaannya kini bukan lagi pada kesepakatan, melainkan keberanian: apakah kita siap memastikan kualitas pendidikan yang setara bagi semua? apakah kita berani mengurangi beban administratif guru? apakah kita mau menggeser orientasi dari angka menuju makna?Jika jawabannya masih ragu, maka “partisipasi semesta” belum menjadi gerakan. Ia masih sebatas slogan.
Dan jika itu yang terjadi, maka Hardiknas 2026 hanya akan menjadi pengulangan—bukan perubahan.
Didin Tahyudin, Penulis adalah Pendidik di SMPIT Alamy
