JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Tensi geopolitik global yang kembali memanas langsung memukul nilai tukar mata uang Garuda. Pada perdagangan Selasa (26/5/2026), kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) merosot 52 poin atau 0,29 persen, ditutup pada level Rp 17.796 dari posisi sebelumnya di Rp 17.744 per dolar AS.
Pelemahan ini sejalan dengan melemahnya kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, yang turun dari level Rp 17.743 menjadi Rp 17.789 per dolar AS pada hari yang sama.
Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menilai anjloknya rupiah sangat erat kaitannya dengan manuver militer terbaru AS yang melancarkan serangan ke wilayah Iran pada Senin (25/5), padahal kedua negara tengah berada dalam kesepakatan gencatan senjata. Kondisi ini dikhawatirkan menyulitkan proses perundingan damai.
“AS telah melancarkan serangan baru terhadap lokasi peluncuran rudal dan kapal penebar ranjau di Iran selatan,” kata Ibrahim. “Militer AS mengklaim bahwa serangan tersebut dilakukan untuk membela diri, dan bahwa gencatan senjata dengan Iran tetap berlaku.”
Ancaman Membengkaknya Biaya Produksi dan PHK
Efek domino dari pelemahan rupiah ini diyakini akan langsung menghantam sektor industri di dalam negeri. Perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada bahan baku impor akan menanggung pembengkakan biaya produksi. Beban ini semakin berat mengingat konflik geopolitik juga mendongkrak harga energi.
“Tekanan terhadap industri bukan hanya dipicu pelemahan rupiah, namun konflik geopolitik global juga mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri non subsidi yang turut menambah biaya produksi perusahaan,” kata Ibrahim.
Kondisi ekonomi yang serba sulit ini memunculkan ancaman lonjakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Gelombang efisiensi hingga penutupan operasional perusahaan dilaporkan terus melonjak sebulan terakhir.
Sebagai catatan, merujuk pada data Kementerian Ketenagakerjaan RI, jumlah pekerja yang telah terdampak badai PHK sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 15.425 orang. Angka ini berpotensi merangkak naik jika tekanan nilai tukar dan biaya energi tak kunjung mereda.
