JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Di tengah hantaman badai ketidakpastian global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dinilai sukses menjadi jangkar stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah mengklaim pengelolaan keuangan negara sepanjang tahun lalu berhasil dieksekusi secara efisien, efektif, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memaparkan pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Selasa (14/7/2026).
Keberhasilan tata kelola ini kian diperkuat oleh pencapaian konstitusional di bidang audit keuangan. Purbaya menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menganugerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.
“APBN terus bekerja keras untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global tersebut,” tegas Purbaya di hadapan anggota Banggar DPR RI.
Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,11 Persen
Menkeu Purbaya tidak menampik bahwa tahun 2025 merupakan periode yang sangat menantang bagi arsitektur fiskal Indonesia. Gejolak geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, serta meningkatnya eskalasi ketidakpastian ekonomi global terus membayangi sepanjang tahun.
Meski dikepung sentimen negatif global, fundamental ekonomi domestik terbukti menunjukkan daya tahan yang kokoh. Hasilnya, Indonesia berhasil mengamankan angka pertumbuhan ekonomi yang impresif.
“Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di level 5,11 persen. Ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilient (tangguh) dalam menghadapi perkembangan perlambatan ekonomi global,” pungkasnya.
Dengan capaian pertumbuhan di atas 5 persen dan predikat WTP dari BPK, pelaksanaan APBN 2025 diharapkan menjadi modal kuat dan landasan kebijakan fiskal yang sehat untuk menavigasi tantangan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.
