Paris, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan media yang menjunjung pluralisme, kesetaraan gender, serta keselamatan jurnalis perempuan.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, dalam Sidang Biro Intergovernmental Council of International Programme for the Development of Communication (IPDC) ke-69 yang digelar di Paris, Prancis, Kamis (19/6/2025).
“Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, adalah mantan jurnalis perempuan yang sangat peduli terhadap isu-isu gender, terutama keselamatan dan perlindungan jurnalis perempuan,” ujar Fifi dalam sesi pernyataannya.
Indonesia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua IPDC Regional IV Asia-Pasifik untuk periode 2023–2027. Komite ini berada di bawah naungan UNESCO dan fokus pada sektor komunikasi dan informasi.
Dalam peran strategisnya itu, Indonesia turut melakukan evaluasi terhadap proposal proyek dari berbagai negara yang mengajukan pendanaan kepada IPDC UNESCO.
Pada sidang kali ini, sebanyak 89 proposal proyek telah dikaji oleh Indonesia, ditambah satu proposal susulan dari Mauritius.
“Salah satu fokus utama kami adalah memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai IPDC sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap jurnalis dan kebebasan media, termasuk menjamin keselamatan jurnalis perempuan dari komunitas adat,” jelas Fifi.
Ia menambahkan, Indonesia juga mendorong agar ada pandangan kritis terhadap berbagai proposal pembangunan media yang masuk dalam seleksi pendanaan IPDC tahun 2025.
“Keaktifan Indonesia dalam forum IPDC UNESCO mencerminkan peran kepemimpinan negara dalam isu komunikasi global, sekaligus komitmen nyata memperkuat pluralisme media dan kesetaraan gender,” tegasnya.
Sidang IPDC ke-69 ini menjadi momen penting untuk memastikan transparansi dan efektivitas pendanaan proyek-proyek media yang berdampak positif, khususnya bagi negara berkembang.
