Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang kini memasuki fase penentuan. Sebanyak 24 calon kepala OPD telah melewati tes kesehatan dan dinyatakan lolos secara administratif maupun medis.
Namun bagi publik Subang, pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling memenuhi syarat di atas kertas, melainkan siapa yang paling berani mengambil keputusan dan mengeksekusi kebijakan.
Tes kesehatan memang penting. Tetapi yang jauh lebih menentukan adalah “kesehatan” keberanian, ketegasan, dan keberpihakan kepala OPD terpilih dalam menjawab persoalan nyata di lapangan.
Jabatan strategis ini menuntut lebih dari sekadar kecakapan presentasi atau kepiawaian menyusun laporan. Publik membutuhkan pemimpin OPD yang siap bekerja, siap mengambil risiko kebijakan, dan siap diuji setiap hari.
Siapapun yang terpilih harus langsung tancap gas menjalankan program-program Pemerintah Kabupaten Subang, terutama yang bersentuhan langsung dengan layanan publik. Tak ada lagi ruang bagi kepala dinas yang lihai berbicara, tetapi gagap ketika berhadapan dengan masalah riil masyarakat.
Tiga dinas kerap menjadi sorotan publik: Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup. Ketiganya menyentuh langsung urat nadi kehidupan warga Subang.
Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), misalnya, perbaikan infrastruktur jalan patut diapresiasi. Sepanjang 2025, sekitar 90 kilometer jalan rusak telah diperbaiki. Namun pekerjaan belum selesai. Masih ada sekitar 92 kilometer jalan rusak yang harus dituntaskan pada 2026.
Persoalannya bukan sekadar mengejar target kilometer atau serapan anggaran. Yang lebih krusial adalah memastikan kualitas pekerjaan. Jalan yang telah diperbaiki tidak boleh kembali rusak karena lemahnya pengawasan atau buruknya mutu pengerjaan.
Di titik inilah keberanian Kepala Dinas PUPR diuji: berani menjaga kualitas, meski konsekuensinya tidak selalu nyaman.
Ujian serupa menanti Dinas Pertanian. Masalah klasik ketersediaan air dan pupuk tak pernah benar-benar selesai. Setiap musim tanam, petani kembali dihadapkan pada kekhawatiran yang sama: irigasi tak pasti, pupuk sulit diakses, harga fluktuatif.
Jika negara ingin benar-benar hadir, maka jaminan air dan pupuk harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar agenda rapat. Petani tidak boleh terus dibiarkan berjuang sendiri di tengah ketidakpastian.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi persoalan yang semakin mendesak. Sampah masih menjadi masalah kronis yang belum menemukan solusi tuntas.
Volume sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan jumlah armada pengangkut. Akibatnya, sampah menggunung di sejumlah TPS, menimbulkan bau tak sedap, mencemari lingkungan, dan mengancam kesehatan warga.
Kondisi ini menuntut keberanian untuk keluar dari pola lama. Penambahan armada, optimalisasi sistem pengangkutan, hingga penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat harus menjadi prioritas nyata, bukan wacana tahunan yang terus diulang.
Ambisi Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi sesungguhnya sudah sangat jelas: menjawab apa yang benar-benar dibutuhkan publik. Ia hadir bukan sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan, melainkan untuk menuntaskan persoalan-persoalan klasik yang bertahun-tahun membelit masyarakat Subang.
Hal ini berulang kali ditegaskan dalam berbagai kesempatan dan tertuang dalam visi-misi pembangunan Kabupaten Subang dalam bingkai Subang Ngabret—sebuah semangat yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan keberanian dalam bertindak.
Namun harus disadari, secara teknis, tidak semua urusan berada di tangan bupati. Di sinilah peran kepala OPD menjadi krusial. Mereka adalah eksekutor utama kebijakan. Berhasil atau gagalnya visi kepala daerah di mata publik sangat ditentukan oleh keberanian dan kesungguhan para kepala OPD.
Karena itu, jabatan kepala OPD bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah strategis. Ia adalah pengejawantahan langsung dari harapan publik. Tanpa keberanian dan komitmen para kepala OPD, Subang Ngabret akan berhenti sebagai slogan.
Tes kesehatan mungkin telah dilewati. Namun ujian sesungguhnya baru dimulai ketika mereka duduk di kursi jabatan—saat keberanian mengambil keputusan, konsistensi bekerja, dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi ukuran utama penilaian publik.
ANNAS NASHRULLAH
Warga Subang
