JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) edisi Ramadan 2026. Evaluasi yang mencakup standar distribusi, komposisi menu, hingga keamanan kemasan ini dinilai krusial, terlebih di tengah sorotan publik mengenai keamanan pangan program tersebut baru-baru ini.
Ketua BPKN, Mufti Mubarok, menegaskan bahwa peninjauan ulang ini adalah langkah wajib demi memastikan masyarakat menerima manfaat yang maksimal dan aman.
“BPKN mendukung penuh langkah BGN dalam mengevaluasi Program MBG selama Ramadan. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak konsumen atas pangan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi,” kata Mufti Mubarok dalam keterangan di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Pengawalan Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen
Mufti mengingatkan bahwa MBG bukan sekadar proyek biasa, melainkan program strategis nasional yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara. Oleh sebab itu, BPKN berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya program ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Aspek prioritas yang harus dijaga meliputi kualitas gizi, keamanan, serta transparansi operasional di lapangan.
“Program MBG adalah bentuk layanan publik yang menyentuh langsung masyarakat. Oleh karena itu kualitas makanan, keamanan kemasan, serta transparansi pelaksanaan harus dijaga. Evaluasi yang dilakukan BGN merupakan langkah tepat dan perlu didukung semua pihak,” kata Mufti Mubarok dikutip Antara.
Dorongan Pembentukan Dewan Pengawas
Ke depannya, BPKN mendesak BGN agar evaluasi tidak hanya dilakukan saat ada masalah, melainkan secara berkala. Proses peninjauan ini juga diharapkan melibatkan banyak pihak, mulai dari sekolah, masyarakat umum, hingga lembaga pengawas independen.
Mufti bahkan melempar wacana perlunya sebuah badan khusus untuk mengawasi kinerja BGN agar implementasi MBG di lapangan tidak melenceng.
“Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan Program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mungkin diperlukan lembaga pengawas BGN atau semacam dewan pengawas,” katanya.
