JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Polda Metro Jaya baru saja menyelesaikan penggeledahan di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Penggeledahan berlangsung selama kurang lebih satu jam, pada Jumat (1/11/2024), dimulai pukul 17.47 WIB dan selesai pukul 19.00 WIB.
Setelah penggeledahan berakhir, enam orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terlihat keluar dari gedung dengan didampingi anggota Polda Metro Jaya. Mereka sebelumnya sempat dibawa masuk ke dalam gedung Komdigi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
Selain para tersangka, polisi juga membawa keluar satu kontainer berwarna putih dengan tutup oranye, yang berisi tumpukan monitor komputer. Penggeledahan diketahui dilakukan di beberapa lantai, yaitu lantai 2, 3, dan 8 gedung Komdigi. Barang bukti lain seperti file digital juga diambil oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
11 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Polda Metro Jaya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka terkait kasus judi online. Beberapa tersangka merupakan pegawai dan staf ahli di lingkungan Kementerian Komdigi. Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyampaikan bahwa terdapat tersangka yang masih dalam pengejaran dan belum diketahui identitas lengkapnya.
Fokus Polri dalam Pemberantasan Judi Online dan Narkoba
Pengungkapan kasus judi online ini sejalan dengan komitmen Polri dalam mendukung misi pemerintah, yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah memberantas judi online yang dianggap memiliki dampak serius bagi pembangunan bangsa. Polri telah menegaskan akan menindak tegas para pelaku, termasuk melacak aset hasil kejahatan tersebut dan bekerja sama dengan instansi lain dalam pemblokiran situs serta rekening yang terlibat.
Tidak hanya judi online, Polri juga terus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkoba. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk memetakan jalur masuk narkoba dan mengambil langkah hukum terhadap kampung-kampung narkoba, bahkan yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.
Penindakan tegas ini diharapkan mampu menekan aktivitas ilegal yang tidak hanya merugikan secara sosial, tetapi juga mengakibatkan kebocoran keuangan negara.
Sumber: detikcom
