SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah Kabupaten Subang memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 sebesar Rp2,658 triliun.
Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, DPRD menilai peningkatan tersebut masih menunjukkan ruang fiskal daerah yang terbatas sehingga diperlukan langkah-langkah inovatif untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah.
Proyeksi tersebut tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 yang disampaikan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi dalam rapat paripurna DPRD sebagai tahapan awal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Agus menjelaskan, total pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp2,658 triliun atau naik sekitar Rp5 miliar dibandingkan APBD 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan menembus Rp1,05 triliun dengan penyumbang terbesar berasal dari sektor pajak daerah sebesar Rp625,175 miliar.
Selain pajak, retribusi daerah diproyeksikan mencapai Rp260,380 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp23,125 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp141,740 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat diperkirakan tetap berada di angka Rp1,607 triliun. Di sisi pengeluaran, pemerintah merancang belanja daerah sebesar Rp2,764 triliun.
Komposisinya meliputi belanja operasi Rp1,978 triliun, belanja modal Rp317,581 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer Rp458,018 miliar.
Belanja modal menjadi pos yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni sekitar 22,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung peningkatan pelayanan publik.
Meski demikian, rancangan APBD 2027 masih mencatat defisit sebesar Rp106 miliar. Pemerintah daerah merencanakan penutupan defisit melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp111 miliar. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan penyertaan modal Rp5 miliar untuk memperkuat kinerja BUMD.
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, kenaikan pendapatan yang hanya sekitar 0,19 persen dinilai belum mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal yang signifikan. DPRD meminta pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer, tetapi juga mengoptimalkan potensi PAD melalui inovasi kebijakan dan perbaikan tata kelola.
Fraksi-fraksi juga menyoroti target kenaikan pajak daerah yang mencapai 10,5 persen. Menurut DPRD, target tersebut harus didukung digitalisasi pelayanan, pembaruan basis data wajib pajak, serta pengawasan yang lebih efektif agar penerimaan daerah benar-benar tercapai.
Di sisi belanja, DPRD mengapresiasi peningkatan anggaran belanja modal. Mereka berharap dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih, pengendalian banjir, serta infrastruktur penunjang kawasan industri dan pertanian.
Menanggapi berbagai masukan DPRD, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menegaskan seluruh saran akan menjadi bahan penyempurnaan KUA-PPAS sebelum ditetapkan menjadi APBD.
Menurut Reynaldy, APBD 2027 akan difokuskan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat dengan prinsip penggunaan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Ia menambahkan, prioritas pembangunan tahun depan mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan, serta penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Subang memastikan penyusunan KUA-PPAS 2027 telah diselaraskan dengan RPJPD, RPJMD, RKPD Tahun 2027, serta arah kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tema pembangunan “Subang Terkoneksi, Ekonomi Lokal Tumbuh, Layanan Publik Menjangkau Pelosok.”
