SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Di tengah meningkatnya dinamika sosial dan derasnya kritik publik terhadap jalannya pemerintahan daerah, DPRD Subang dinilai perlu tampil lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan.
Berbagai suara yang muncul di ruang publik, baik melalui media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, disebut menjadi sinyal penting bahwa masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius dan pengawalan kebijakan yang lebih kuat.
Pengamat pemerintahan dari Empirium Pengkajian Islam dan Riset Sosial, Irpan Mulyawan, mengatakan DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, lembaga legislatif harus hadir sebagai representasi rakyat yang mampu memastikan pemerintah daerah bekerja sesuai kebutuhan publik.
“Sekarang ini masyarakat sangat aktif menyampaikan kritik dan aspirasi. Mulai dari persoalan infrastruktur jalan yang dinilai belum merata, kesempatan kerja yang masih menjadi keluhan masyarakat, hingga tuntutan kepastian hukum dari pelaku usaha tambang. Belum lagi berbagai aksi massa yang muncul karena masyarakat merasa perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah,” ujar Irpan.
Ia menjelaskan, persoalan yang berkembang di masyarakat saat ini cukup kompleks dan saling berkaitan. Infrastruktur jalan misalnya, masih banyak dikeluhkan warga karena perbaikannya dinilai belum merata.
Di beberapa wilayah memang sudah terlihat pembangunan dan perbaikan, namun di sisi lain masih ada ruas jalan yang rusak dan mengganggu aktivitas ekonomi maupun mobilitas masyarakat sehari-hari.
Selain itu, persoalan kesempatan kerja juga dinilai masih menjadi keresahan masyarakat, terutama bagi kalangan muda dan lulusan sekolah. Menurut Irpan, hadirnya investasi dan pembangunan di Kabupaten Subang seharusnya mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
“Harapan masyarakat sederhana, ketika daerah berkembang dan investasi masuk, maka warga lokal juga harus merasakan manfaatnya lewat terbukanya lapangan pekerjaan. Ini yang masih sering menjadi pembahasan dan keluhan masyarakat,” katanya.
Irpan juga menyoroti adanya keluhan dari pelaku usaha tambang terkait kepastian hukum. Ia menilai dunia usaha membutuhkan regulasi dan kebijakan yang jelas agar aktivitas ekonomi dapat berjalan tanpa memunculkan konflik berkepanjangan.
“Kalau kepastian hukum tidak jelas, dampaknya bukan hanya kepada pelaku usaha, tetapi juga bisa memengaruhi iklim investasi dan stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah dan DPRD perlu hadir untuk memastikan ada keseimbangan antara kepentingan usaha, aturan hukum, dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai berbagai persoalan tersebut harus dibaca DPRD sebagai alarm sosial. Fungsi pengawasan, kata dia, tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat formal, tetapi juga perlu diwujudkan lewat keberanian politik untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat serta memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut Irpan, masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada DPRD agar mampu menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah. Ketika kritik publik semakin terbuka, DPRD justru dituntut semakin responsif dan tidak kehilangan sensitivitas terhadap persoalan yang berkembang.
“Kalau pengawasan DPRD berjalan optimal, maka potensi persoalan bisa lebih cepat ditangani. DPRD harus mampu memastikan pembangunan berjalan adil, pelayanan publik membaik, dan investasi tetap mendapat kepastian tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa situasi sosial dan ekonomi Subang yang terus berkembang membutuhkan komunikasi politik yang sehat antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.
Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan publik yang berkepanjangan.
Irpan berharap DPRD Subang dapat memperkuat perannya sebagai lembaga kontrol yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.
