CILACAP, TINTAHIJAU.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas lapangan kerja melalui program kerakyatan. Dalam kunjungannya ke Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4), Presiden memproyeksikan penyerapan tenaga kerja besar-besaran melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam sambutannya di acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi, Presiden menjelaskan bahwa setiap satu dapur SPPG mampu menciptakan lapangan kerja bagi 50 orang. Jika target 30 ribu dapur tercapai, maka sedikitnya 1,5 juta orang akan terserap ke dalam ekosistem ini.
“Satu dapur menciptakan 50 orang bekerja. Kalau nanti sudah berjalan 30 ribu dapur, artinya 1,5 juta orang bekerja,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para undangan seperti yang dilansir dari laman KOMPAS, dikutip Kamis (30/4/2026).
Tak hanya melalui dapur gizi, penyerapan tenaga kerja juga akan didorong melalui sektor koperasi. Presiden menyebut Koperasi Merah Putih ditargetkan berjumlah 81 ribu unit, di mana setiap unitnya diperkirakan mempekerjakan 18 orang. “Anda hitung sendiri, itu juga mencapai 1 juta lebih tenaga kerja,” tambahnya.
Presiden menegaskan bahwa seluruh program yang dicanangkan pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, hingga perumahan rakyat, memiliki satu tujuan besar: menghentikan arus kekayaan ke luar negeri dan mengembalikannya langsung ke tangan rakyat.
Terkait sumber pendanaan, Prabowo secara blak-blakan menyebutkan bahwa anggaran tersebut berasal dari penghematan negara dan hasil sitaan kasus korupsi.
“Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi. Uang yang tadinya pasti dikorupsi kita tahan, kita realokasi, kita gelontorkan ke rakyat. Salahnya apa? Saya merasa kita berada di jalan yang benar, kita berada di pihak rakyat,” tegasnya.
Program MBG yang kini manfaatnya telah dirasakan oleh puluhan juta orang, diakui Presiden juga berdampak signifikan pada kesejahteraan petani dan nelayan di tingkat desa. Dengan adanya SPPG di setiap wilayah, rantai distribusi yang sebelumnya dikuasai tengkulak mulai dipangkas.
Presiden mencontohkan nasib petani yang dulu sering mengalami gagal jual hingga hasil panen membusuk karena dipermainkan harga oleh tengkulak. Kini, kehadiran dapur-dapur gizi berfungsi sebagai off-taker atau penjamin pasar bagi hasil bumi rakyat.
“Sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar. Berapa pun yang dia hasilkan, akan diserap oleh bangsa sendiri melalui SPPG di tiap desa,” jelas Presiden.
Meski menyadari masih ada kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan, Presiden berjanji akan terus melakukan evaluasi dan penindakan jika ditemukan kejanggalan. Ia juga sempat menyinggung adanya pihak-pihak yang merasa khawatir jika program kerakyatan ini meraih keberhasilan total.
“Banyak yang takut ini berhasil. Namun, kita akan teruskan sampai selesai,” pungkasnya.
