SUMEDANG, TINTAHIJAU.com — Pemerintah Kabupaten Sumedang menegaskan kesiapannya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengutamakan bahan pangan dari petani dan pemasok lokal. Kebijakan ini diharapkan mampu menopang program nasional sekaligus menjaga perputaran ekonomi daerah tetap berada di Sumedang.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Cirebon Raya dan sekitarnya di Pusat Pemerintahan Sumedang pasa Selasa lalu seperti yang dikutip dari laman RadarBandung, Rabu (04/2/2026)
Sekda Tuti Ruswati menyampaikan bahwa Pemkab Sumedang telah memiliki sistem pemantauan ketersediaan pangan untuk mendukung pelaksanaan MBG berbasis lokal. “Kabupaten Sumedang sudah memiliki sistem pemantauan dan pelaksanaan program MBG. Dari sistem tersebut, kami memiliki data ketersediaan bahan baku pangan, sehingga menu MBG di Sumedang bisa disesuaikan dengan pasokan lokal yang tersedia, tentunya dengan tetap memenuhi standar gizi,” katanya.
Ia menambahkan, Sumedang siap dijadikan daerah percontohan penerapan rantai pasok lokal dalam program MBG. “Sistemnya sudah kami miliki, tinggal menunggu regulasi dari BGN seperti apa,” katanya.
Sementara itu, Kepala KPPG Yulian menekankan pentingnya memastikan seluruh kebutuhan pangan MBG tidak dimonopoli pihak tertentu. “Kami ingin memastikan rantai pasokan MBG benar-benar mengambil dari lokal. Jangan sampai komoditas pasokan dimonopoli karena itu tidak sesuai dengan instruksi Presiden,” katanya.
Menurut Yulian, Presiden menegaskan agar manfaat MBG dirasakan secara luas oleh masyarakat. “Program ini harus dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, jangan sampai perputaran uang hanya pada kelompok tertentu saja,” ujarnya.
Ke depan, KPPG akan memperkuat koordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Sumedang untuk memastikan data ketersediaan pangan daerah serta pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
